Setelah Restrukturisasi Kredit, Pengusaha Butuh Modal Kerja dari Bank

Proses restrukturisasi kredit yang bergulir sejak Maret lalu memang sudah membantu meringankan dunia usaha. Tetapi setelah itu dunia usaha juga butuh kredit modal kerja yang baru dari bank agar kembali bisa melanjutkan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19 yang belum ada tanda-tanda akan berakhir ini.

Soal kebutuhan modal kerja ini menjadi salah satu topik yang dibahas oleh sejumlah pengusaha sektor riil saat berdialog dengan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (2/7) sore. Hadir pada kesempatan itu antara lain Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Roslan Perkasa Roeslani; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Himpi), Mardani Maming.

Saat jumpa pers usai pertemuan tersebut, Rosan mengatakan dalam pertemuan itu para pengusaha memberikan masukan ke OJK untuk percepatan implementasi stimulus-stimulus  terutama di sektor perbankan dan pembiayaan.

Rosan mengungkapkapkan total dunia usaha yang sudah mengajukan restrukturisasi kredit ke perbankan mencapai sekitar Rp1.350 triliun atau 25% dari outstanding kredit perbankan. Sementara restrukturisasi yang sudah terealisasi atau sudah diberikan baru sebesar Rp695 triliun lebih.

Rosan memperkirakan bila “tidak ada langkah-langkah konkret dan implementasi yang lambat” jumlah yang mengajukan restrukturisasi bisa mencapai 40% hingga 50% dari total kredit perbankan yang saat ini sekitar Rp5.700 triliun.

“Oleh sebab itu dibutuhkan langkah-langkah yang cepat. Proses restrukturisasi ini sudah mulai berjalan,  kami pun meminta  bahwa mesti ada tahap lanjutannya adalah modal kerja yang memang dibutuhkan oleh UMKM terutama, dan juga kepada dunia usaha,” ujarnya.

Rosan menjelaskan modal kerja sangat dibutuhkan oleh UMKM dan para pengusaha dalam upaya untuk mencoba kembali bergerak setelah tiga bulan terakhir dihantam badai pandemi Covid-19. Diakuinya, supply dan demand saat ini memang masih tertekan. Dari sisi pengusaha untuk memulihkan kembali supply, modal kerja sangat dibutuhkan.

“Kalau tidak ada modal kerjanya, proses restrukturisasi yang sudah berjalan ini tentunya tidak akan bisa menjadi lebih optimal tanpa ada suntikan modal kerja dari pihak perbankan,” ujar Rosan.

Peran pemerintah menurut Rosan sangat diperlukan terutama dalam hal memberikan jaminan kepada bank agar bisa kembali menyalurkan kredit kepada dunia usaha.

Pemerintah sebelumnya sudah menempatkan dana murah ke bank BUMN sebesar Rp30 triliun. Dengan dana tersebut bank-bank BUMN yaitu Mandiri, BRI, BNI dan BTN bisa menyalurkan kredit ke sektor riil untuk kembali menggerakkan dunia usaha.

Hariyadi Sukamdani mengatakan dana Rp30 triliun itu juga ditanyakan para pengusaha ke OJK peruntukannya. “Ternyata itu untuk UMKM. Padahal yang korporasi yang lebih besar dari UMKM itu juga cukup besar yang diperlukan. Ini juga kita masih butuh langkah lebih lanjut dari pemerintah bagaimana stimulus untuk mendorong supaya korporasi itu juga bisa bergulir kembali,” ujar Hariyadi.

Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK mengatakan likuiditas perbankan saat ini masih aman untuk menyalurkan kredit ke dunia usaha. OJK, jelasnya sudah meminta asosiasi untuk mendata perusahaan yang potensial untuk dibiayai. “Potensial ini berkaitan dengan pertama, fokus kepada UMKM, kemudian industri yang padat karya sehingga mengurangi kemungkinan tekanan ada PHK,” ujar Anto dalam konferensi pers terpisah.

Anto menambahkan penyaluran kredit ini juga tentunya sangat tergantung kepada bagaimana aktivitas ekonomi akan kembali dibuka. “Jangan sampai ketika kredit itu sudah siap dikucurkan tetapi aktivitas ekonominya belum berjalan. Sehingga kemungkinan ini juga akan menghambat penyaluran kredit tersebut,” ujarnya.