
Serapan Anggaran Rendah, Pemda Dinilai Belum Berperan Signifikan dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Theiconomics
Rendahnya TKD ini menunjukkan kelemahan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka. Realisasi APBD, jelas Sri Mulyani mengalami perlambatan. “Ini merupakan masalah yang cukup serius. Belanja APBD turun 2,21%. Pada saat pemerintah ingin melakukan dukungan terhadap pemulihan ekonomi melalui belanja baik pusat dan daerah, daerah justru mengalami kontraksi 2,21%,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan belanja APBD masih didominasi oleh belanja pegawai, disusul belanja barang. Belanja barang didominasi oleh belanja di bidang pendidikan dan belanja di bidang kesehatan. Di tengah pandemi, Sri Mulyani mengatkan bahkan belanja kesehatan pemerintah daerah mengalami penurunan. Demikian juga belanja perlindungan sosial (perlinsos) juga mengalami penuruan yang cukup drastis.
“Ini menggambarkan bahwa pemda belum meningkatkan perananya yang cukup signifikan untuk ikut memulihkan ekonomi nasional,” ujarnya.
Akibat rendahnya kemampuan daerah dalam menyerap atau membelanjakan anggarannya, yang sebagian besar adalah TKD, neraca keuangan daerah pun mengalami surplus dimana pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja.
“Kalau kita lihat di berbagai daerah, Banten adalah yang paling tinggi dimana penyaluran TKDD-nya telah mencapai 83%, namun belum diikuti dengan belanjanya. Belanjanya masih sangat rendah, di bawah 50%,” ungkap Sri Mulyani.
Sementara daerah yang relatif baik peyerapannya adalah Sulawesi Tenggara. TKDD untuk Sulawesi Tenggara sudah tersalurkan 80% dan belanja APBD sudah mencapai 82%.
“Serapan belanja yang lambat tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan untuk menodorong pemulihan di masing-masing daerah. Kita berharap pemerintah daerah bisa mengakselerasi, karena ini tinggal satu bulan terakhir,” ujarnya.
Rendahnya serapan belanja APBD ini terkonfirmasi dengan tingginya jumlah dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan. Pada Oktober lalu, dana pemerintah daerah di bank mencapai Rp226,7 triliun. Jumlah ini terus meningkat dari Rp172 triliun pada Mei lalu melonjak ke Rp190 triliun pada Juli dan menjadi Rp226,7 triliun pada Oktober 2021.
Halaman Berikutnya
Leave a reply
