Sederet Paket Kebijakan Pemerintah untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Level 5% pada Tahun 2023 Ini

Merespons melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III yang lalu, pemerintah pun merilis sejumlah paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV terutama dari sisi konsumsi. Paket kebijakan tersebut mulai dari bantuan sosial hingga insentif untuk sektor properti.

Pada triwulan ketiga yang lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,94%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk mengendalikan harga beras, selain menjaga dari sisi pasokan, pemerintah memperpanjang program bantuan beras kepada 21,3 juta penerima manfaat.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memberikan bantuan beras sebesar 10 kg pada April, Mei dan Juni kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

Kemudian, pemerintah kembali menggolontorkan bantuan beras pada September, Oktober dan November menyusul el nino yang menyebabkan harga beras makin melambung.

Namun, tambah Sri Mulyani, dengan melihat harga beras yang masih tinggi saat ini, pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan beras pada tahun ini hingga Desember.

Toal anggaran untuk semua program bantuan beras ini mencapai Rp10,7 triliun, masing-masing pada tahap pertama (April-Juni) sebesar Rp8 triliun. Kemudian untuk program bantuan beras tahap kedua (September-Desember) sebesar Rp2,7 triliun.

“Yang Rp8 triliun sudah kita anggarkan, yang Rp2,7 triliun kita akan tambahkan untuk menebalkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk shock absorber terhadap kelompok masyarakat paling rentan,” ujar Sri Mulyani, Senin (6/11).

Selain bantuan beras, untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penerima manfaat. BLT yang disalurkan Kementerian Sosial ini akan diberikan kepada penerima manfaat untuk dua bulan sebesar Rp400 ribu.

“Dari tempat Bu Mensos ini surat sudah disampaikan dan prosesnya akan bisa diakselerasi, bulan November-Desember kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus Rp400 ribu untuk 18,8 juta KPM [penerima manfaat],” ujar Sri Mulyani.

Dorong Penyaluran KUR dan Insentif Sektor Properti

Selain bantuan sosial, pemerintah juga memacu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memberikan insentif untuk sektor properti.

Sri Mulayani mengatakan hingga September 2023, penyaluran KUR melemah karena adanya perubahan kebijakan.

“Sehingga kita sekarang meminta kepada perbankan terutama bank-bank besar seperti BRI, BNI, atau bank Himbara  dan BPD untuk bisa mengakselerasi penyaluran KUR yang sampai dengan September baru Rp177 triliun. Kita menargetkan tahun ini bisa Rp297 triliun, ini pun sebenarnya lebih rendah dari target KUR tahun lalu yang bisa mencapai Rp360 triliun. Jadi, kita akan mengakselerasi dalam tiga bulan ini,” ujar Sri Mulyani.

Untuk menggairahkan sisi permintaan sektor properti, pemerintah menebar beberapa insentif. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya hanya untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar, diperluas menjadi hingga  Rp5 miliar.

“Jadi, yang kita umumkan sebelumnya yaitu insentif untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar PPN-nya ditanggung pemerintah, kita naikkan ke Rp5 miliar, tetapi untuk yang Rp5 miliar, bagian yang Rp2 miliarnya saja yang ditanggung pemerintah,” ujar Sri Mulyani.

Insentif PPN ini diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai November hingga Juni 2024 sebesar 100% PPN ditanggung pemerintah. Selanjutnya, dari Juli hingga Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah hanya 50%.

Masih di sektor properti, selain melalui program FLPP, pemerintah juga membebaskan biaya administrasi pembelian rumah sebesar Rp4 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sri Mulyani mengatakan sebelumnya insentif pembebasan biaya administrasi pembelian rumah ini untuk rumah dengan harga Rp160 juta hingga Rp170 juta.

“Nah, ini sekarang harga rumahnya kita naikkan menjadi Rp350 juta ,” ujarnya.

Pemerintah, tambah Sri Mulyani, juga memberikan tambahan anggaran ke Kementerian Sosial untuk program Rumah Sejahtera. Melalui program ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan senilai Rp20 juta untuk perbaikan rumah masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan. Sri Mulyani menegaskan, bantuan ini tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk perbaikan rumah.

Dengan berbagai paket kebijakan ini, Sri Mulyani berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan keempat 2023 ini.

Ia mengatakan proyeksi baseline untuk pertumbuhan triwulan keempat adalah 5,06%. Namun, akibat berbagai risiko ketidakpastian global, pertumbuhan triwulan keempat 2023 bisa terjun ke level 4,81%.

Berbagai paket kebijakan ini, tambah dia, diharapkan akan memberikan tambahan pertumbuhan sebesar 0,2%.

“Sehingga di kuatal keempat kita berharap pertumbuhan ekonomi tetap bisa di jaga di 5,01%,” ujarnya.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi full year 2023 pun bisa tetap terjaga di level 5,04%. Sri Mulyani mengatakan bila tanpa paket kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi 2023 bisa jatuh ke level 4,99%.