Revisi Permenkes 2021, Batalkan Vaksin Gotong Royong Individual Berbayar

0
181

Munculnya keinginan pemerintah untuk menjual vaksin lewat badan usaha milik negara (BUMN) PT Kimia Farma (Persero) Tbk mendapat kritik dari berbagai pihak termasuk anggota Komisi IX DPR. Karena itu, muncul desakan agar rencana tersebut dibatalkan karena dinilai tidak tepat ketika masyarakat sedang dalam keadaan sulit di masa pandemi Covid-19.

Menurut anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, pihaknya mengapresiasi lamgkah cepat pemerintah menunda rencana pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar itu. Dengan kata lain, pemerintah mendengar dan menyambut suara serta aspirasi masyarakat.

“Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik. Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini,” kata Saleh dalam keterangan resminya, Senin (12/7).

Saleh mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah tidak hanya menunda melainkan membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar tersebut. Karena itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2021 perlu direvisi dan mengembalikan semangat awal vaksinasi: gratis.

Dengan demikian, kata Saleh, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi. Dan masyarakat tentu akan mendukung kebijakan itu. Sementara untuk vaksin gotong royong untuk pekerja, Saleh mendukungnya karena tidak membebani pekerja melainkan ditanggung oleh perusahaan.

Baca Juga :   Harga Baja Pernah Melesat Saat Awal Perang Rusia-Ukraina, Krakatau Steel Perkirakan Bakal Naik Lagi

“Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional,” kata Saleh.

Saleh juga menyinggung soal perlunya pemerintah mempercepat program vaksinasi nasional sebagaimana yang ditargetkan presiden bahwa hingga akhir tahun ini jumlah penduduk yang divaksin mencapai 181,5 juta orang atau 70% dari jumlah penduduk. Jika setiap orang membutuhkan 2 dosis, maka yang dibutuhkan mencapai 363 juta dosis.

“Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan,” katanya.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics