Realisasi Belanja K/L 2024 Capai 120%, Terjadi karena Tambahan Bansos dan Kenaikan Gaji PNS

Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi belanja negara pada 2024 naik 7,3%, terutama disebabkan oleh lonjakan belanja Kementerian dan Lembaga akibat tambahan belanja bantuan sosial dan juga kenaikan gaji pegawai negeri.

Gelontoran bantuan sosial atau bansos dan kenaikan gaji pegawai negeri pada 2024 dikritik karena diduga bagian dari politik gentong babi [pork barrel politics] karena ditengarai menguntungkan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, berdasarkan data yang belum diaudit, realisasi sementara belanja negara pada 2024 mencapai Rp3.350,3 triliun, melampui target dalam APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun. Namun, lebih rendah dari perkiraan dalam laporan sementara [lapsem] semester pertama 2024 yang diperkirakan sebesar Rp3.412,2 triliun.

Komponen terbesar belanja negara ini, terang Sri Mulyani, adalah belanja Kementerian dan Lembaga [K/L] yang terealisasi sebesar Rp1.315 triliun, 120,6% di atas target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp1.090,8 triliun atau ada pembengkakan sebesar Rp224,2 triliun.

“Memang sebagian [belanja K/L tersebut] adalah perpindahan dari belanja non K/L [yang] pindah, namun juga karena beberapa belanja K/L memang mengalami kenaikan,” ujar Sri Mulyani menjelaskan alasan pembengkakan belanja K/L ini.

Di sisi lain, jelas Sri Mulyani, realisasi belanja Non K/L pada 2024 mencapai Rp1.171 triliun, lebih rendah dari  target dalam APBN yang sebesar Rp1.376,7 triliun.

Dengan demikian, sepanjang 2024, total belanja Pemerintah Pusat yang terdiri atas belanja K/L dan Non K/L terealisasi Rp2.486,7 triliun, lebih tinggi 100,8% dari target dalam APBN yang sebesar Rp2.467,5 triliun.

Sementara itu, belanja untuk Transfer ke Daerah pada 2024 terealisasi Rp863,5 triliun atau 101,7% dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp857,6 triliun.

Membengkak karena Bansos

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, membengkaknya belanja K/L hingga Rp224,2 triliun, terutama terjadi karena beberapa tambahan belanja yang baru dialokasikan setelah penyusunan APBN 2024.

“Ini beberapa belanja yang kita baru alokasikan, tambahkan  ke K/L di tahun 2024 itu antara lain adalah belanja untuk mendukung dampak dari El Nino,” ujar Isa menjawab pertanyan media.

Belanja tersebut, jelas Isa, antara lain bantuan beras tambahan serta bantuan daging ayam dan telur yang didistribusikan pada semester pertama 2024. Khusus untuk bantuan beras, tambahnya, distribusinya dilanjutkan pada Agustus, Oktober dan Desember oleh Badan Pangan Nasional.

“Itu menambah belanja K/L. Kemudian kenaikan gaji. Ini juga merupakan tambahan belanja K/L yang cukup besar di tahun 2024,” ujarnya.

Defisit Terkendali

Meski ada pembengkakan yang signifikan pada belanja K/L, defisit APBN 2024 berhasil terkendali. Penerimaan negara yang sempat mengalami tekanan pada paruh pertama 2024 berhasil pulih pada paru kedua.

Realisasi penerimaan negara pada 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun, naik 2,1% dibandingkan penerimaan negara pada 2023, dan mencapai 101,4% dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp2.802,3 triliun.

Penerimaan pajak, yang sempat mengalami tekanan pada semester pertama, kata Sri Mulyani, berhasil pulih pada semester kedua.

Akibat tekanan ekonomi selama semester pertama, Kementerian Keuangan dalam lapsem semester pertama 2024, merevisi target penerimaan pajak dari Rp1.988,9 triliun menjadi Rp1.921,9 triliun. Realisasinya, penerimaan pajak 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun.

“Tidak mencapai target awal [APBN], tetapi lebih baik dari laporan semester I dan bahkan kalau dibandingkan penerimaan pajak tahun 2023 yang sebesar Rp1.867 triliun masih tumbuh 3,5%,” ujar Sri Mulyani.

Padahal, tambahnya, berbeda dengan 2022 dan 2023, tahun 2024 tidak ada lagi kenaikan harga komoditas. Tahun 2024, perekonomian Indonesia juga mengalami tekanan “bertubi-tubi.”

“[Pencapaian] ini adalah sesuatu yang kita syukuri dan kita akan terus jaga,” ujarnya.

Dari sisi bea cukai, pada 2024 teralisasi sebesar Rp300,2 triliun. Meskipun di bawah target APBN yang sebesar Rp321 triliun, realisasi penerimaan bea dan cukai ini lebih tinggi dari perkiraan dalam lapsem semester pertama 2024 yang dipatok Rp296,5 triliun.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2024 sebesar Rp579,5 trilun, lebih tinggi dari target dalam APBN sebesar Rp492 triliun dan target dalam lapsem semester pertama 2024 sebesar Rp549,1 triliun.

“Jadi, tiga pendapatan negara kita, dalam situasi yang begitu rentan, begitu tidak pasti, tekanan bertubi-tubi, masih terjaga. Sehingga pendapatan negara Rp2.842,5 triliun itu, artinya kita masih tumbuh dibandingkan tahun 2023 yang Rp2.783,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, APBN 2024 “kita bisa tutup dengan jauh lebih baik dari yang kita prediksikan di pertengahan tahun.”

Defisit APBN mencapai Rp507,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB, sama dengan yang ditetapkan dalam APBN awal.

“Ini sangat impresif,” ujarnya.

Karena, jelas Sri Mulyani, realisasi defisit ini lebih rendah dari prediksi pada lapsem semester pertama 2024 yang dipatok sebesar Rp609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB.

Realisasi defisit 2024 ini juga masih lebih rendah dari angka yang dipatok dalam APBN awal yaitu Rp522,8 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, “karena kita bisa mengendalikan dengan baik defisit ini, kita juga kemudian bisa mengendalikan pembiayaan utang  yang harus kita terbitkan.”

“Kita tidak perlu menerbitkan [utang] sebanyak yang tadinya kita bayangkan waktu menyusun lapsem. Tentunya ini akan membantu belanja kita di tahun 2025. Kita tidak perlu melakukan tambahan belanja untuk pembayaran bunga utang sebagaimana yang tadinya kita khawatirkan dengan outlook yang ada di lapsem pertengahan tahun 2024,” ujar Isa.

Tahun 2024, realisasi pembiayaan atau penerbitan surat utang mencapai Rp553,2 triliun.