Provinsi DKI Jakarta: Realisasi Pendapatan Daerah Sebesar 86,56% dari Target, Realisasi Belanja 84,32%

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Provinsi DKI Jakarta alami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 mencapai Rp67,3 triliun atau 86,56% dari target Rp77,8 triliun. Realisasi ini naik sebesar Rp 1,8 triliun dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp65,6 triliun.

Realisasi belanja daerah per 31 Desember 2022 terserap Rp64,9 trililun atau 84,32% dari anggaran Rp76,9 triliun. Realisasi ini naik sebesar Rp3,3 triliun dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2021 yang terserap sebesar Rp61,6 triliun.

“Pengelolaan APBD pada situasi pemulihan pandemi Covid-19 seperti pada tahun 2022 cukup menantang. Namun, dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan secara bijaksana, realisasi pendapatan dan serapan anggaran di DKI Jakarta pada 2022 alami kenaikan dibanding tahun lalu,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi dalam keterangan resminya.

Michael merinci pos pendapatan daerah yang mencapai Rp67,3 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp40,3 triliun, pendapatam Retribusi Daerah sebesar Rp376,4 miliar, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp402,4 miliar, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4,6 triliun. Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp18,9 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp2,8 triliun.

“Kebijakan-kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan PBB-P2, penghapusan sanksi administratif pajak daerah, turut mendorong terjadinya kenaikan pada realisasi pendapatan 2022 Pemprov DKI Jakarta,” katanya.

Adapun, pos belanja daerah yang mencapai Rp64,9 triliun, terdiri dari Belanja Operasi yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp17,7 triliun, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp23,6 triliun, Belanja Bunga sebesar Rp270,6 miliar, Belanja Subsidi sebesar Rp6,3 triliun, Belanja Hibah sebesar Rp2,7 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5,04 triliun. Pos Belanja Modal dilaporkan mencapai Rp8,8 triliun, Belanja Tidak Terduga mencapai Rp67,8 miliar, dan Belanja Transfer berupa Bantuan Keuangan mencapai Rp484,8 miliar.