Program Quick Win Kabinet Merah Putih di Bidang Ekonomi, Yuk Simak!

Para Menteri Kabinet Merah Putih menindaklanjuti sejumlah persoalan yang dibahas dalam rapat di Magelang, Jawa Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari sisi ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

“Pemerintah menindaklanjuti terkait ketenagakerjaan, dan Menteri Tenaga Kerja siapkan regulasi. Terkait UU (undang-undang) ketenagakerjaan ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan ketenagakerjaan dengan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia),” kata Airlangga dalam konferensi pers di Four Season, Jakarta, Minggu (03/11/2024).

Selain itu, Airlangga mengatakan pihaknya turut membahas soal arahan Presiden Prabowo terkait devisa hasil ekspor. Airlangga mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

“Kemudian terkait UMKM hapus buku dan tagih dari kementerian. Dan terkait berbagai perpres (peraturan presiden) dan PP (peraturan pemerintah) yang sedang dalam proses,” ucap Airlangga.

Kemudian, Airlangga melanjutkan turut dibahas mengenai beberapa insentif prioritas yang akan dilanjutkan di tahun depan. Soal itu, Airlangga menjelaskan Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti rencana pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah (PPN DTP).

“PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik. Kemudian untuk properti. Juga penyelesaian terkait regulasi kredit usaha rakyat dan usulan baru untuk kredit investasi dan revitalisasi berbasis padat karya,” ucapnya.

Pemerintah, menurut Airlangga, turut menyiapkan beberapa program kerja dan berencana melakukan revisi peraturan jaminan kehilangan pekerjaan, regulasi platform, dan melakukan integrasi program siap kerja.

Dari sisi industri, Airlangga menyebutkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan beberapa program larangan dan pembatasan (lartas) impor, dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan perdagangan, dan harga minyak dan gas bumi (migas).

“Kemudian KUR (kredit usaha rakyat), Mekar Makmur didorong oleh BUMN dan kita dorong hilirisasi termasuk aluminium di Kalimantan Barat. Dari energi peningkatan lifting migas. Kemudian biofuel, bioetanol, task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM,” ucapnya.