Pengusaha Ini Akan Tagih Terus Utang Negara Siapapun Presidennya, Mahfud Siap Bantu

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akan terus menagih utang negara senilai Rp 800 miliar meski pemerintahan akan berganti pada 2024. Apalagi dasar menagih utang kepada negara itu telah memiliki dasar hukum yakni putusan berkekuatan hukum tetap.

“Ini utang negara bukan utang presiden. Siapa pun presidennya negara tetap bertanggung jawab,” kata Jusuf di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta beberapa waktu lalu.

Karena itu, kata Jusuf, pihaknya berharap persoalan yang menderanya itu bisa diselesaikan sehingga bisa memanfaatkan dananya untuk kemanusiaan. “Itu nanti kita pakai buat hal-hal yang berbau kemanusiaan. Pasti, sooner the better. Doakan saja, semua selesai dengan baik. Solusinya supaya win-win,” ujar Jusuf.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pihaknya memanggil Jusuf Hamka untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan seluruh utang negara terhadap rakyat dan pengusaha swasta. Setelah mendapatkan keterangan, dokumen, dan data, maka Mahfud  akan mengkonfirmasi lebih lanjut kepada Kementerian Keuangan untuk mengetahui secara pasti persoalan yang terjadi.

“Terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah keputusan Mahkamah Agung, sudah berkekuatan hukum tetap, dan sudah pernah diakui negara dengan suatu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan,” ujar Mahfud.

Masih kata Mahfud, sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berkewajiban menjalankan tugas dengan baik. Selain menagih pihak swasta yang memiliki utang terhadap negara, Mahfud juga berkomitmen menyelesaikan utang negara terhadap rakyat dan swasta yang berkekuatan hukum tetap.

“Presiden resmi juga mengatakan kalau negara punya utang kepada rakyat, kalau hukum sudah menyatakan punya utang yang harus dibayar, oleh sebab itu saya mau lihat dokumennya,” tutur Mahfud.