Pengamat: Penerapan ERP Akan Mengurangi Kemacetan di DKI Jakarta

Penerapan jalan berbayar (ERP) di DKI Jakarta dinilai akan mengurangi tingkat kemacetan karena mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian, penerapan ERP juga akan berdampak terhadap pendapatan daerah sehingga mampu mendanai subsidi angkutan umum.

“Kalau kebijakan ganjil genap dan 3 in 1, Pemprov DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk pengawasan, penjagaan dalam penegakan aturan ganjil genap,” kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno Djoko dalam keterangan resminya, Rabu (18/1).

Untuk menerapkan kebijakan tersebut, kata Djoko, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bisa saja melakukan uji coba terlebih dahulu untuk satu ruas jalan tertentu. Setelah dinilai berhasil, baru kemudian menerapkan kebijakan tersebut di ruas-ruas jalan lainnya.

Soal tarifnya, kata Djoko, Pemprov DKI perlu menghitungnya secara matang. Jika tujuannya untuk mengurangi kemacetan, maka Pemprov DKI bisa memberlakukan strategi penerapan tarif parkir progresif di pusat kota, serta pajak kendaraan progresif.

“Yang masih menjadi masalah atau kendala adalah bagi warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang bekerja di Jakarta yang belum memiliki jaringan angkutan umum dari kawasan perumahannya. Sementara layanan angkutan umum menuju Jakarta dari Kawasan tersebut masih minim. Lain halnya di Kota Jakarta, cakupan layanan angkutan umum sudah dapat mengjangkau seluruh kawasan permukiman yang ada,” ujar Djoko.

Akan tetapi, kata Djoko, kebijakan tersebut tampaknya sulit lolos jika dikalkulasi secara politik di DPRD DKI Jakarta. Dan, itu membuat para anggota DPRD DKI Jakarta dilematis khususnya yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di masa yang akan datang.

“Konstituen yang menolak ERP kemungkinan tidak akan memilihnya. Sementara jika tidak dijadikan peraturan daerah, Jakarta akan tambah semakin macet, maka warga nanti akan menyalahkan DPRD bukan gubernurnya,” ujar Djoko.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti meminta pihak-pihak terkait untuk terlebih dahulu mengkaji penerapan ERP di 25 titik jalan di Jakarta. Apalagi, kondisi perekonomian masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, untuk itu pemerintah daerah setempat perlu benar-benar mempelajari wacana kebijakan tersebut.

“Kalau di mana-mana harus berbayar juga harus diperhatikan. Banyak sekali yang belum mampu. Jadi harus betul-betul dipelajari, diuji,” kata Novita.

Setiap kebijakan yang diterapkan, kata Novita, perlu mempertimbangkan sisi humanis bagi masyarakat. Karena itu, wacana ERP dapat dikaji lebih mendalam, sehingga apabila sudah diterapkan tidak membebani para pengguna jalan.

“Jalan mana yang memang dilalui oleh mungkin orang-orang yang mampu gitu ya tapi harus diperhatikan sekali dan berharap jangan memberatkan masyarakat,” tutur Novita.