Pengamat: Lockdown Bukan soal Politik dan Ekonomi, tapi Kesehatan

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengimbau pemerintah untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona agar tidak meluas. Karena itu, pengalaman Tiongkok, Iran hingga Italia perlu menjadi pelajaran karena pada akhirnya praktis menghentikan kegiatan ekonominya di daerah yang terkena wabah.

“Penyelamatan ekonomi yang paling bagus adalah dengan mencegah jangan sampai wabah ini meledak. Apapun harus dilakukan, termasuk jika perlu harus lockdown. Seharusnya tidak perlu lagi ada perdebatan berapa besar dampak dari lockdown,” kata ekonom senior Indef Dradjad Wibowo dalam diskusi yang digelar Indef melalui telekonferensi di Jakarta, Selasa (24/3).

Dradjad menuturkan, pengambilan keputusan mengenai lockdown seharusnya diserahkan kepada ahlinya. Dan itu tentu saja yang paham mengenai virus adalah ahli kesehatan. Dengan demikian, pengambilan keputusan tersebut tidak harus orang politik dan ekonom.

“Berikan mereka (ahli kesehatan) kewenangan untuk memutuskan suatu daerah harus lockdown atau tidak, kemudian diserahkan kepada pusat penanganan krisis kita, lalu langsung dibuat keputusan politik. Jadi jangan memasukkan pertimbangan politik dan ekonomi untuk menentukan apakah harus lockdown atau tidak. Ini prinsip kunci yang harus dilakukan,” kata Dradjad.

Pencegahan penyebaran Covid-19 ini,kata Dradjad, merupakan hal yang sangat penting. Apalagi jika itu dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki Indonesia. Minimnya ruang isolasi dan kurangnya kapasitas, membuat upaya pencegahan dini menjadi sangat penting.

“Kita sama-sama tahu bagaimana kapasitas pelayanan kesehatan kita, berapa jumlah ruang isolasi yang kita punya. Jangan sampai ada pasien Covid-19 yang dirawat bukan di ruang isolasi. Penting sekali untuk mencegah penyebaran virus ini,” kata Dradjad.

Pemerintah, kata Dradjad, juga perlu belanja untuk kesehatan public secara besar-besaran juga penting. pasalnya, itu dinilai bisa mengkompensasi penurunan ekonomi yang terjadi di beberapa sektor termasuk pariwisata dan transportasi.

“Tentu kemampuan belanja public health ini harus kita model supaya kita tahu berapa yang dibutuhkan,” ujar Dradjad.