Pemerintah Terus Dorong Penguatan Peran CSR dalam Pembangunan Nasional

Pemerintah mengakui kegiatan Corporate Social Responsibility [CSR] berperan penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah terus mendorong agar pendanaan dari CSR ini terus dioptimalkan.

Direktur Pendanaan Bilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Raden Siliwanti mengatakan dalam strategi pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2025-2045, selain dari APBN dan APBD, juga ada sumber pendanaan inovatif, termasuk yang bersumber dari CSR perusahaan baik swasta maupun BUMN.

Peran pendanaan inovatif, termasuk CSR ini, jelas dia sudah diformalkan dalam Perpres No. 111/2022. Di dalam Perpres itu, skema pendanaan pembangunan berkelanjutan bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat ini dapat berbentuk pendanaan inovatif.

“Kita sekarang dalam posisi bagaimana kita mengoptimalisasi peran CSR di dalam proses pembangunan nasional,” ujar Raden Siliwanti dalam acara The Iconomics Indonesia CSR Summit 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Ia mengatakan peran CSR ini sudah terbukti dalam mencapai 17 tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.

Hal yang dilakukan ke depan, kata dia, adalah terus memperkuat peran CSR ini dalam pembangunan nasional, misalnya dalam program wajib belajar 13 tahun yang kini didorong pemerintah.

Dalam program wajib belajar 13 tahun ini, selain pemeritah pusat dan daerah, Pemerintah juga mengajak partisipasi sektor swasta melalui dana CSR.

“Kami menempatkan CSR merupakan komponen penting sebagai agen pembangunan, seberapa pun sumbangannya,” ujarnya.