Pemerintah Prioritaskan Isu Pembangunan Ekosistem Ketenagakerjaan sebagai Respons Bonus Demografi

Pemerintah menyebut salah satu isu yang menjadi prioritas saat ini adalah pembangunan ekosistem ketenagakerjaan. Upaya tersebut dilakukan untuk menyambut bonus demografi di Indonesia, yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 2030 hingga 2035.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan hal tersebut ketika menerima kunjungan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen dan Direktur Regional Pembangunan Manusia Bank Dunia, Alberto Rodriguez, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (20/11) kemarin.

Ida mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan membahas pembangunan ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.  “Jumlah penduduk usia produktif ini harus kita kelola dengan baik agar bonus demografi ini membawa keberkahan bagi masyarakat Indonesia,” kata Ida dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Dalam rangka menghadapi bonus demografi tersebut, kata Ida, terdapat beberapa hal yang harus disiapkan seperti keterampilan dan kompetensi penduduk yang sudah berusia produktif. Hal itu bisa tercapai apabila Indonesia memiliki ekosistem ketenagakerjaan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi penduduk usia produktif.

Untuk itu, kata Ida, pemerintah telah memulai pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Karena itu dipastikan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan mendukung penciptaan sumber daya manusia unggul merupakan strategi jangka panjang.

Ida karenanya berharap dukungan dari seluruh pihak dalam pencapaian pembangunan ekosistem tersebut. “Inti dari Perpres ini adalah upaya pemerintah merevitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi guna mempercepat link and match pasar kerja, dan ini kami lakukan dengan membangun pusat pasar kerja,” katanya.