Pemerintah Indonesia dan AS Sepakat Bernegosiasi Secara Intensif soal Kebijakan Resiprokal

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) disebut sepakat bernegosiasi yang lebih intensif, dan membuka ruang dialog secara teknis. Kesepakatan itu muncul setelah delegasi Indonesia bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada saat berunding, Indonesia mengedepankan kepentingan dalam negeri, dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral kedua negara. Permintaan pemerintah Indonesia kepada AS, lebih mengacu kepada kepentingan nasional yang disusun secara berimbang.

“Sejak pertemuan pertama dengan USTR hingga hari ini, pertemuan dengan semua stakeholders di AS, baik dari pihak pemerintah, asosiasi, maupun dunia usaha. Secara keseluruhan, baik itu pemerintah AS, asosiasi, maupun dunia usaha mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan resminya secara virtual, Jumat (25/4).

Selanjutnya, kata Airlangga, kesempatan untuk bernegosiasi yang lebih intensif bisa menjadi momentum yang baik untuk mendorong reformasi struktural. Pemerintah pun sedang menyusun rencana deregulasi untuk menjaga perdagangan dan investasi.

Kemudian, kata Airlangga, delegasi Indonesia dan USTR akan menandatangani perjanjian terkait Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment, and Economics Security, pada 23 April 2025. Sebagai tindak lanjut rencana itu, pemerintah akan melakukan pendekatan, serta berkonsultasi internal dengan pemangku kepentingan dalam negeri.