Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor Batubara pada 12 Januari

Kebijakan larangan ekspor batubara selama bulan Januari 2022 ini akan segera dievaluasi Pemerintah setelah kondisi pasokan batubara untuk sektor kelistrikan mulai membaik.

“Pemerintah akan mengevaluasi kembali untuk pembukaan ekspor pada hari Rabu, 12 Januari 2022,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers yang dikutip Theiconomics, Senin (10/1).

Menurut Luhut, ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh Tim Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) (Kemendag, Kemenko Marves, Kemen ESDM, dan PLN) untuk diputuskan sebelum ekspor dibuka. Pertama, bagaimana mekanisme ekspor ini akan dibuka terkait pemenuhan DMO?

Kedua, bagaimana ekspor untuk perusahaan batubara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batubaranya tidak dibutuhkan PLN?

“Sehingga pada hari Rabu, jika pembukaan ekspor diputuskan, tetap akan dilakukan secara gradual,” ujar Luhut.

Dalam jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan 15 dan 20 HOP (Hari Operasi) PLTU PLN dan Independent Power Producer (IPP) pada bulan Januari 2022, diperlukan pasokan batubara sebesar 16,2 juta metrik ton. Kekurangan pasokan sebesar 2,1 juta metrik ton yang sebelumnya dilaporkan, sudah terpenuhi dari tambahan penugasan Dirjen Minerba pada tanggal 9 Januari 2022 dan akan diselesaikan perikatannya paling lambat 11 Januari 2022.

Total kebutuhan armada untuk mengangkut batubara untuk pemenuhan target HOP di akhir bulan Januari 2022 sebanyak 130 vessel shipment dan 771 tongkang shipment.

Dari kekurangan armada sejumlah 18 vessel dan 211 tongkang, telah terpenuhi sejumlah 11 vessel dan 187 tongkang. Sisanya masih dalam proses nominasi dan seluruhnya digaransi ketersediaannya oleh INSA, sesuai waktu & lokasi yang telah ditentukan PLN.