
Pemerintah Baru di Bawah Prabowo Dinilai Perlu Cermati Kondisi Ekonomi Global di 2025

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan (kanan) saat menerima plakat dari UOB Indonesia/Iconomics
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan dan peluang pada 2025. Karena itu, pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai perlu mencermati kondisi ekonomi global secara umum.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pencermatan itu penting karena apa yang terjadi di beberapa negara yang menjadi mitra perdagangan Indonesia, akan membawa dampak terhadap perekonomian nasional.
“Kita cermati terus karena tadi mitra perdagangan kita, Tiongkok, AS, Eropa, sehingga apa yang terjadi di negara-negara tersebut itu cukup punya implikasi ke kita,” kata Ferry saat ditemui di acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025 di Kempinski, Jakarta, Rabu (25/9).
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, kata Ferry, pemerintah berupaya mendorong berbagai kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat di kelas menengah dan kelas bawah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat tidak melemah, karena adanya implikasi ketidakpastian kondisi ekonomi global.
“Dengan berbagai kebijakan kita apakah bansos (bantuan sosial) reguler, kemudian juga berbagai intensif untuk kelas menengah, untuk perumahan, otomotif, maupun kebijakan yang lainnya,” ujar Ferry.
Kemudian, lanjut Ferry, pemerintah berusaha untuk menjaga penawaran dan permintaan agar target pertumbuhan ekonomi di atas 5% dapat tercapai. Dari sisi investasi, pemerintah terus mendorong perbaikan iklim investasi melalui berbagai kebijakan yang mampu memberikan kemudahan dalam berusaha.
Untuk mengejar target investasi yang dicanangkan, kata Ferry, pemerintah saat ini sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang meliputi substansi batang tubuh dan lampiran. Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan salah satu wujud dari aksi nyata pemerintah untuk membawa iklim investasi yang positif.
“Dengan demikian, harapannya secara demand, penawaran kita masih cukup bagus, sehingga kalau di target 2025 harapannya 5,2% growth itu bisa kita capai. Inflasi bisa dijaga 2,5% +- 1%, termasuk target pertumbuhan kemiskinan, pengangguran maupun angka kesejahteraan masyarakat lainnya. Itu harapan kita di 2025,” katanya.
Leave a reply
