Pemerintah Akan Susun Paket Stimulus Lengkap untuk Hadapi Dampak Covid-19

Pemerintah akan menyusun paket stimulus yang lebih lengkap dalam menghadapi dampak wabah virus corona. Pasalnya, paket stimulus sebelumnya seperti dukungan terhadap pariwisata dan manufaktur untuk merelaksasi ekspor serta impor sudah tidak relevan.

“Maka kita menyampaikan perlu ada paket yang lebih komprehensif untuk menangani Covid-19,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (1/4).

Sri Mulyani mengatakan, dunia saat ini belum mampu membendung wabah Covid-19 sehingga berdampak terhadap ekonomi dan sosial. Bahkan skenario terburuknya ini akan semakin berat dan akan berdampak ke sektor keuangan. Juga ada potensi masalah likuiditas yang akan bisa memunculkan ancaman di sektor keuangan, volatilitas di sektor saham, dan valuta asing yang menyebabkan tekanan semakin besar.

“Regulasi yang kita keluarkan berdasarkan APBN 2020 ada refocusing dan realokasi. Presiden bentuk gugus tugas. Kebijakan untuk menopang realokasi anggaran di pusat dan daerah dikeluarkan PMK 19/2020 terkait penggunaan DAU, KMK 6/2020 soal DAK Fisik dan lain lain,” kata Sri Mulyani.

Selain akan menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menangani Covid-19, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) juga akan mendorong beberapa langkah pemusatan untuk menekan dampak wabah virus corona yang berdampak terhadap sistem keuangan Indonesia. Pemusatan tersebut meliputi Social Safety Net serta Pengamanan Kesehatan dan Kemanusiaan.

“Kita akan pusatkan perhatian kepada 3 hal, kesehatan dan kemanusian, jaring pengaman sosial untuk masyarakat terbawah, dan melindungi sektor ekonomi dari situasi sulit,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin, KSSK akan berusaha melindungi sektor keuangan agar tidak terjadi krisis di sektor tersebut. Karena itu, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran senilai Rp 405,1 triliun untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia..

“Rinciannya, Rp 75 triliun akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan. Lalu, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial. Lalu, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan sisanya Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan pembiayaan dunia usaha, terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,” kata Airlangga.