Pemerintah Akan Pantau Implementasi Stimulus Fiskal untuk Covid-19

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan akan terus memonitor implementasi stimulus fiskal yang telah dikeluarkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 selama semester II tahun ini.

“Dari segi ekonomi kita melihat stimulus fiskal yang ada tentu kita akan terus monitor, agar sampai akhir tahun ini belanja negara yang masih ada di APBN di atas Rp 1.000 triliun bisa segera direalisasikan dalam waktu 6 bulan, baik melalui K/L, non-K/L, maupun pemerintah daerah,” kata Airlangga saat telekonferensi pers di Jakarta, Senin (21/7).

Tak hanya itu, kata Airlangga, pemerintah juga menyiapkan agar daerah-daerah bisa melakukan pinjaman dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) milik pemerintah yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Lalu, kata Airlangga, belanja di bidang kesehatan akan diutamakan kepada produksi dalam negeri sehingga diharapkan memberi multiplier effect kepada masyarakat.

Yang terakhir soal program restrukturisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi juga akan terus dipantau. Airlangga berharap dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33/2020 juga dapat membantu agar realisasi program PEN baik untuk UMKM maupun korporasi bisa berjalan dengan lancar.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara pada semester I/2020 sudah mencapai Rp 1.068,9 triliun, atau 39,0% dari target APBN 2020 yang tertuang dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 2.739,2 triliun. Realisasi belanja ini jika dibandingkan dengan periode yang sama di l 2019 tercatat tumbuh 9,6%. Jadi, pemerintah masih memiliki alokasi belanja sekitar Rp 1.670,3 triliun yang dapat direalisasikan untuk semester 2 tahun ini.