Pelaku Usaha Indonesia Diminta Berhati-Hati Antisipasi Kebijakan Resiprokal AS

Pemerintah meminta pelaku usaha untuk berhati-hati dan mengantisipasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Untuk saat ini, pemerintah masih bernegosiasi dengan pemerintah AS untuk menyikapi kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tarif resiprokal mampu mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan sektor perdagangan.

“Outlook pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, dan perdagangan volumenya akan kena penurunan, maka tentu kita di dalam negeri seluruh pelaku ekonomi harus bersiap-siap, dan juga perlu mencari alternatif pasar baru,” kata Airlangga dalam keterangan resminya secara virtual pada Jumat (25/4).

Persaingan dagang yang semakin ketat saat ini, kata Airlangga, maka pemerintah perlu mengantisipasinya dengan baik. Itu sebabnya, pemerintah akan menempuhnya berbagai cara di antaranya dengan membuka perundingan perdagangan bersama negara-negara Asean.

“Dan ini menjadi target kita, karena memang negara-negara berkembang, dan negara di blok regional itu menjadi salah satu shockbreaker untuk ketidakpastian gejolak ke depan,” ujar Airlangga.

Seperti Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menimpali, pemerintah perlu mewaspadai kebijakan Presiden AS Donald Trump itu. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan berbagai instrumen, dan kebijakan untuk memitigasi berbagai dampak yang bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia.

“Kalau dari Kemenkeu tentu kita akan melihat dari instrumen fiskal apa yang bisa kita terus gunakan di dalam space kebijakan fiskal yang ada, agar tetap bisa meminimalkan dampak dan risiko bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Sri Mulyani, pemerintah akan menjalankan amanat konstitusi, menjaga ketertiban dunia, yang mengutamakan perdamaian, dan keadilan sosial.

“Dan dalam konteks ini, langkah-langkah yang kami lakukan untuk bisa terus bekerja sama dan menjaga ketertiban dunia, karena itu akan memberikan dampak positif bagi seluruh negara,” tambah Sri Mulyani.

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pihaknya akan terus berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Berkomunikasi dengan stakeholders, agar kita mampu menjaga dalam situasi seperti ini kebersamaan dan persatuan menjadi sangat penting, sehingga diskusi dengan dunia usaha akan terus dilakukan,” ujar Sri Mulyani.