Pandemi Tidak Boleh Menghambat Proses Reformasi Struktural Perekonomian

Proses reformasi struktural perekonomian Indonesia terus dilakukan pemerintah di tengan tantangan berat pandemi Covid-19. Perekonomian Indonesia yang saat ini ditopang oleh lebih dari 55% konsumsi rumah tangga, juga harus diimbangi dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekpor.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan DPR, Senin (16/8).

Presiden menyampaikan bahwa pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian Indonesia.

“Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor,” ujar Jokowi yang mengenakan pakaian adat suku Badui.

Jokowi mengatakan fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Karena itu, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus dipercepat.

“Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya,” ujar Jokoi.

Jokowi mengungkapkan pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan 11 rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.

“Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan,” ujarnya.

Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program “Bangga Buatan Indonesia” terus digencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Jokowi mengungkapkan digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

“Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021,” ujarnya.