Ombudsman Periksa 4 Lembaga Ini Terkait Masalah Minyak Goreng, Apa Saja?

Ombudsman RI telah memeriksa secara maraton beberapa kementerian dan lembaga dalam rangka mengawasi penyediaan serta stabilitas harga komoditas minyak goreng untuk masyarakat. Kementerian yang telah diperiksa meliputi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

Sementara lembaga yang diperiksa, kata anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Keempatnya diperiksa di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (10/5) kemarin.

Yeka mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman bertujuan untuk memperoleh beberapa keterangan mengenai polemik minyak goreng yang masih terjadi sampai saat ini. “Saat ini masih terjadi kelangkaan pada minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi masyarakat, usaha mikro dan kecil,” kata Yeka dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Pemeriksaan terhadap Kemendag, kata Yeka, untuk memperoleh keterangan terkait langkah-langkah dan penjelasan soal kendala dalam menjamin ketersediaan serta stabilitas harga minyak goreng melalui skema domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Sedangkan, pemeriksaan Kemenperin, kata Yeka, untuk memperoleh keterangan terkait konsep dan tata laksana penyediaan minyak goreng curah beserta sistem pengawasannya. Lalu, pemeriksaan BPDPKS, Ombudsman ingin mendapatkan keterangan prosedur pembiayaan penyediaan minyak goreng, kendala yang dihadapi, dan apa saja tahapan yang sudah dilakukan.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Kemenkeu, kata Yeka, pihaknya ingin mendapatkan keterangan mengenai penerimaan pajak dari sektor sawit, skema pemberian subsidi bagi produsen, serta mengenai batas kemampuan keuangan negara dalam mendukung ketersediaan minyak goreng.

“Hasil pemeriksaan akan menjadi salah satu materi Ombudsman RI dalam memberikan tindakan korektif dalam rangka perbaikan pada penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng,” kata Yeka.