Ombudsman: Pemerintah Perlu Tuntaskan Harga Minyak Goreng agar Terjangkau

Ombudsman RI mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan harga minyak goreng agar terjangkau jelang Ramadhan dan Lebaran 2022. Dan yang terpenting saat ini adalah solusi jangka pendek soalnya akan ada Ramadhan dan Lebaran 2022.

“Di mana harga sangat sensitif sekali dan juga masyarakat menginginkan harga yang sangat terjangkau,” kata anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (25/2).

Yeka mengatakan, pihaknya juga akan menganalisis secara lebih dalam untuk jangka menengah dalam rangka memberikan laporan dan catatan terhadap regulasi yang diterbitkan pemerintah.

“Memang sudah Ombudsman kumpulkan dengan adanya perubahan regulasi di bulan Januari ini kan sudah menggambarkan betapa tidak mudah untuk membuat harga minyak goreng ini stabil,” ujar Yeka.

Meski demikian, kata Yeka, pihaknya juga harus mengevaluasi dan analisis terhadap kebijakan jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, kebijakan dengan model domestic price obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) tidak memberatkan baik dari sisi produsen maupun konsumen.

Sebagai penghasil minyak nabati, menurut Yeka, jika ekspor CPO turun bisa berdampak meningkatnya harga minyak nabati dunia. Bahkan, kenaikan harga kedelai yang terjadi saat ini merupakan imbas dari adanya kebijakan DMO dan DPO yang diberlakukan pemerintah.

“Walau saya tidak tahu kenaikan harga kedelai itu apakah gara-gara DPO dan DMO ini, atau karena memang problemnya sama. Jadi karena peningkatan harga di internasional,” kata Yeka.

Sebagai lembaga pengawas, kata Yeka, Ombudsman menegakkan marwah terutama dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Indonesia. Itu sebabnya, Ombudsman mengawasi regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah.

“Kita akan tetap memantau harga sampai nanti harga bisa terjangkau kembali, barang tersedia dengan baik. Tapi di satu sisi kita akan memberikan rekomendasi terkait dengan perubahan regulasi untuk menata kebijakan di jangka menengah,” katanya.