OJK Luncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 di Jakarta, Selasa (27/8).

Peta jalan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri penjaminan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peluncuran peta jalan ini dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono; Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman; dan Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Ivan Soeparno di Jakarta, Selasa.

“Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia ini sangat relevan dan mendapatkan momentum yang tepat dalam mendorong inklusi keuangan dan keberpihakan kepada UMKM dengan tepat,” kata Mahendra Siregar dalam sambutannya.

Ogi Prastomiyono mengatakan, keterbatasan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan seperti agunan dan kendala administrasi yang terkait kegiatan usahanya.

“Kehadiran lembaga penjaminan sangat penting sebagai penjamin bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, khususnya bagi UMKM yang feasible but unbankable. Hal ini akan mampu mendorong UMKM untuk naik kelas, menciptakan produk bernilai tambah tinggi, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peran industri penjaminan di beberapa negara memang ditujukan untuk membantu UMKM,” kata Ogi.

Dengan kontribusi industri penjaminan serta dibantu dengan dukungan dari pemerintah, maka sektor UMKM dapat tumbuh dan berkembang untuk mendorong perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut Ogi menjelaskan, untuk mempercepat pertumbuhan industri penjaminan, peta jalan ini berfokus pada tiga hal utama. Pertama, availability dengan attractiveness sektor UMKM bagi lembaga pembiayaan. Kedua, accessibility dengan meningkatkan akses dan informasi sektor UMKM kepada sistem perkreditan. Ketiga, ability dengan membangun kapasitas kredit dan manajemen risiko bagi sektor UMKM.

Peta Jalan ini akan diimplementasikan melalui beberapa program strategis yang terbagi dalam tiga fase yakni Penguatan Fondasi (Fase 1) yang program strategisnya akan dilakukan pada tahun 2024-2025; Konsolidasi dan Menciptakan Momentum (Fase 2) yang program strategisnya akan dilakukan pada tahun 2026-2027; dan Penyesuaian dan Pertumbuhan (Fase 3) yang program strategisnya akan dilakukan pada tahun 2028.

Dengan kontribusi industri penjaminan serta dibantu dengan dukungan dari pemerintah, maka sektor UMKM dapat tumbuh dan berkembang untuk mendorong perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Ivan Soeparno menyampaikan apresiasinya kepada OJK atas penyusunan Peta Jalan Industri Penjaminan yang selalu melibatkan industri dan asosiasi sejak awal Peta Jalan ini diinisiasi, sehingga isu utama dan program prioritas yang ada di dalam Peta Jalan benar-benar menggambarkan situasi yang dihadapi oleh industri penjaminan.

“Industri Penjaminan dan Asippindo siap bersama-sama dengan OJK dan stakeholder lainnya dalam mengimplementasikan Peta Jalan Industri Penjaminan ini,” imbuh Ivan.

Mengutip laporan OJK, sampai triwulan I-2024, terdapat 22 perusahaan penjaminan di Indonesia, yang terdiri dari satu perusahaan BUMN (PT Jamkrindo), satu perusahaan penjaminan swasta, dua perusahaan penjaminan syariah, dan 18 perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).

Total aset  Perusahaan Penjaminan per akhir triwulan I-2024 sebesar Rp47,37 triliun, naik 12,75% dari Rp42,01 triliun pada periode yang sama tahun 2023.

Liabilitas Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp29,25 triliun pada akhir triwulan I-2024, naik 17,80% dari Rp24,82 triliun pada periode yang sama tahun 2023.

Ekuitas Perusahaan Penjaminan pada akhir triwulan I-2024 sebesar Rp18,12 triliun, naik 5,41% dari Rp17,19 triliun pada triwulan I-2023.

Pada triwulan I-2024, imbal jasa penjaminan (IJP) Perusahaan Penjaminan meningkat sebesar 14,63%  dari Rp1,87 triliun pada triwulan I-2023 menjadi Rp2,14 triliun. Sementara, untuk klaim dibayar Perusahaan Penjaminan juga mengalami peningkatan sebesar 96,63% dari Rp1,12 triliun menjadi Rp2,21 triliun. 

Di sisi lain, laba bersih Perusahaan Penjaminan mengalami penurunan sebesar 60,38% dari Rp0,53 triliun pada triwulan I-2023  menjadi Rp0,21 triliun pada triwulan I-2024.