Menteri BUMN: RUPS Himbara untuk Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan BUMN

Rapat umum pemegang saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN, khususnya sektor perbankan. Sebagai informasi, RUPS pada Himbara diselenggarakan pada pekan ini atau pada 24-28 Maret 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya terus mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan penguatan kinerja perbankan. Apalagi, berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan dari bank-bank Himbara.

“Melalui RUPS di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, kami terus mendorong peningkatan kinerja serta transparansi perbankan, sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal,” kata Erick dalam keterangan resminya pada Jumat (28/3).

Erick menambahkan, RUPS Himbara diharapkan bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Dan terkhusus menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, dan perlambatan ekonomi yang terjadi di beberapa negara.

Meski demikian, kata Erick, Indonesia masih memiliki peluang untuk menumbuhkan ekonomi, terutama melalui investasi strategis, dan ekspansi pasar di negara-negara berkembang.

“Kami berharap hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar. Jika kita lihat, respons pasar terhadap bank-bank Himbara pasca pertemuan dengan pemegang saham cukup positif. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mengelola BUMN secara lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Erick menekankan pentingnya peran pemerintah dalam komposisi pemegang saham Himbara. Upaya itu untuk memastikan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar Himbara dapat dijaga, dan menjalankan transparansi di sektor perbankan.

“Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan. Namun demikian, aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” tambahnya.