Menkeu: Pendapatan Negara Turun 4,1% di Kuartal I/2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pendapatan negara turun 4,1% pada Kuartal I/2024. Kemudian, penerimaan negara mencapai Rp 620,1 triliun atau setara dengan 22,1% dari target.

Kendati pendapatan negara turun, kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pencapaian tersebut mssih sesuai harapan karena masih sesuai harapan karena pertumbuhan yang tinggi pada periode sebelumnya.

“Karena 2024 ini masuk ke triwulan II banyak perubahan di geopolitik dan global ekonomi yang akan berimbas pada perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia dan APBN,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, kata Sri Mulyani, untuk belanja negara mencapai Rp 611,9 triliun atau sebesar 19,4% dari pagu belanja 2024. Dari pencapaian itu, ada kenaikan 18% dari tahun lalu karena belanja front loading seperti pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dari semua itu, kata Sri Mulyani, posisi total APBN 2024 masih mengalami surplus Rp 8,1 triliun atau 0,04% dari produk domestik bruto (PDB). Kemudian, keseimbangan primer APBN 2024 mengalami surplus Rp 122,1 triliun.

Dengan demikian, kata Sri Mulyani, secara keseluruhan prospek APBN dan perekonomian Indonesia memiliki tantangan sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Tentu saja dampaknya mengganggu rantai pasok global sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditas, termasuk pergerakan harga minyak.

Begitu pula keputusan Federal Reserve Amerika Serikat (AS) untuk menunda penurunan suku bunga, menurut Sri Mulyani, akan berdampak terhadap arus modal secara global. Akibatnya capital outflow dan tekanan terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

“Tentu akan mempengaruhi kinerja perekonomian seluruh dunia, terutama untuk sektor manufaktur,” ujar Sri Mulyani.

Mempertimbangkan situasi tersebut, kata Sri Mulyani, pemerintah berupaya untuk menjaga kinerja ekonomi yang ekspansif dan kuat. Dan itu terdorong dengan indeks kepercayaan konsumen di Indonesia yang cenderung stabil, dengan aktivitas manufaktur yang masih positif.

‘Kalau dari sisi belanja itu dalam kontrol pemerintah. Mungkin ada beberapa pos yang juga nanti akan kita waspadai,” ujarnya.