Menkeu: APBN 2023 Disusun Dalam Ketidakpastian Global yang Tinggi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang telah mendapat persetujuan DPR disusun dalam ketidakpastian yang cukup tinggi karena krisis geopolitik dan gejolak perekonomian yang terjadi saat ini. Dan, tantangan gejolak ekonomi dunia itu sangat dirasakan secara nyata ketika membahas APBN 2023.

Hal tersebut terjadi, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sejak pemerintah dan DPR membahas kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal mulai dari April 2022 hingga ketika diputuskan.

“Kita menyaksikan seluruh indikator indikator ekonomi yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2023 terus bergerak sangat dinamis bahkan cenderung bergejolak dengan volatilitas yang tinggi,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam satu bulan terakhir ini, kata Sri Mulyani, beberapa indikator bergerak sangat cepat. Semisal, crude palm oil (CPO) yang saat ini, berada dalam kondisi penurunan apabila dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya yang meningkat cukup tajam. Dari sisi kurs, beberapa negara mengalami volatilitas yang tinggi.

Menurut Sri Mulyani, sepanjang periode 2022, nilai tukar beberapa mata uang terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami koreksi. Yen Jepang, misalnya, mengalami depresiasi 25,8%, renminbi RRT terdepresiasi 12,9%, lira Turki terdepresiasi 38,6%, ringgit Malaysia terdepresiasi 10,7%, baht Thailand 14,1%, dan peso Filipina terdepresiasi 15,7%.

Sementara rupiah, kata Sri Mulyani, mengalami depresiasi 6,1% jauh lebih rendah dari mata uang negara lain. Dari sisi indikator inflasi, negara maju yang sebelumnya berada di tingkat satu digit atau terhitung rendah, kini melonjak mencapai dua digit.

Tingkat inflasi tersebut, kata Sri Mulyani, mendorong respons berbagai kebijakan moneter terutama di AS, Inggris, dan Eropa di mana bank sentralnya dinilai sangat agresif dalam menaikan suku bunga. Karena itu, menyebabkan gejolak di sektor keuangan dan terjadinya arus modal keluar atau capital outflow dari negara emergin di seluruh dunia.

“Untuk memberikan sense bahwa gejolak perekonomian tahun ini maupun tahun depan yang akan kita hadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan hati-hati dan prudent. APBN 2023 yang baru saja disetujui tentu terus diharapkan menjadi instrumen yang handal dan efektif di dalam menjaga perekonomian Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, pihaknya bersama pemerintah dalam merancang APBN 2023 berupaya semaksimal mungkin untuk melihat berbagai tantangan yang ada di masa mendatang.

“Kemungkinan tantangan pada tahun depan sebagai kerangka mitigasi dalam mendesain APBN 2023. Kami melihat terdapat pergeseran tantangan yang kita hadapi pada tahun depan. Sebagai kelanjutan sebagai situasi eksternal yang kita hadapi saat ini,” kata Said.