Mengapa BNI dan BTN Usulkan PMN Senilai Rp9 Triliun?

Dua bank plat merah yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan APBN 2022. BNI mengajukan sebesar Rp7 triliun dan BTN sebesar Rp2 triluiun, sehingga totalnya adalah Rp9 triliun.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan suntikan modal untuk BNI diperlukan karena rasio permodalannya atau CAR sedang mengalami tekanan karena pertumbuhan aset dan pinjaman tidak didukung dengan pembentuan laba.

“Untuk BNI, saat ini kami dapat sampaikan bahwa BNI memang CAR-nya saat ini mengalami tekanan dimana kalau kita bandingkan CAR Tier 1 BNI saat ini itu berada di posisi terendah, di kisaran 16%,”ujar pria yang disapa Tiko ini saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7).

Suntikan modal untuk BNI diperlukan karena BNI, jelas Tiko adalah bank dengan status Domestic Systemically Important Bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurutnya, juga menekankan pentingnya untuk penguatan modal Tier 1 BNI.

“Kami juga meyakini saat ini BNI sedang dalam proses transformasi dan restrukturisasi. Diharapakan satu dua tahun ini berbagai permasalahan NPL (Non Performing Loan) bisa kita selesaikan dan diharapkan di tahun 2022 nanti seiring dengan penyelesaian berbagai tantangan NPL maupun NPL pasca covid, kita bisa melakukan pertumbuhan yang lebih optimal lagi ke depan,” ujarnya.

Tiko mengakui dalam jangka pendek, BNI memang akan menerbitkan Perpetual Bond yang saat ini sedang dalam proses. “Namun kita tetap mengajukan rights issue, dimana total size-nya yang akan diajukan Rp11, 7 triliun. (PMN) Rp7 triliun merupakan porsi pemerintah, dimana diharapkan kepemilikan pemerintah tetap tidak berubah di kisaran 55-57%,” jelasnya.

Dengan rights issue, diharapkan Modal Inti Tier 1 BNI akan kembali ke kisaran 19% hingga 20%.

Penyertaan modal untuk BTN, jelas Tiko juga dilakukan karena dari sisi permodalan BTN merupakan salah satu yang paling rendah diantara bank-bank di dalam skalanya. “Kalau kita lihat rasio Tier 1 dari BTN ini sangat rendah dan sudah berapa tahun terakhir diisi dengan Tier 2 capital,”ujarnya.

Seperti pada BNI, penyertaan modal negara pada BTN dilakukan melalui mekanisme rights issue. Tiko mengatakan ada dua alternatif nilai atau size rights issue BTN yaitu Rp5 triliun dan Rp3,5 triliun. Opsi yang diajukan dalam pengajuan PMN ini adalah opsi pertama yaitu Rp5 triliun. Dengan opsi tersebut, pemeritah harus menginjeksi modal baru sebesar Rp2 triliun untuk mempertahankan kepemilikan 55% di BTN.

“BTN tentunya menjadi prioritas karena sebagai bank yang membiayai KPR FLPP, kita ingin BTN bisa tetap tumbuh signifikan dalam rangka mendorong penjualan rumah-rumah bersubsidi dan ini tentunya jadi krusial khususnya pasca Covid untuk bisa mengakselerasi lagi target 1 juta rumah,” ujar Tiko.