Memacu Belanja Pemerintah untuk Pulihkan Ekonomi yang Alami Kontraksi Tajam

Pemerintah akan memacu belanjanya untuk memulihkan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 5,32% pada triwulan kedua lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan belanja pemerintah sebagai salah satu motor penggerak ekonomi justru ikut lesu pada triwulan kedua yaitu kontraksi sebesar 6,9%.

“Sekarang ini kita akan mendorong Kementerian/Lembaga yang belum menyelesaikan dokumen anggarannya untuk bisa dilakukan secepatnya dan bahkan kita sudah turun untuk memeriksa satu per satu dokumen anggaran itu untuk bisa diselesaikan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8).

Sri Mulyani mengatakan dengan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan juga dukungan dari Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, diharapkan pada triwulan ketiga dan keempat pemulihan ekonomi bisa terjadi. “Kuartal ketiga kita masih berharap growth-nya adalah minimal 0% atau +0,5%. Memang probabilitas negatif masih ada, karena penurunan dari beberapa sektor mungkin tidak secara cepat akan pulih kembali,” ujarnya.

Sedangkan di kuartal atau triwulan keempat, tambahnya, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa meningkat bahkan mendekati 3%. Bila itu terjadi, maka keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini diharapkan tetap terjaga pada zona positif. “Minimal 0% hingga 1%,” ujar Sri Mulyani.

Sepanjang semester pertama 2020, dari sisi pendapatan total realisasi APBN mencapai Rp811,2 triliun atau 47,7% dari target yang ada di dalam Perpres No.72/2020. Dalam hal ini pendapatan negara mengalami kontraksi 9,8% year on year (yoy).

Kemudian dari sisi belanja negara, total realisasi mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39% dari anggaran untuk belanja tahun ini. Dalam hal ini belanja negara semester I tumbuh sebesar 3,3% yoy.

Sementara defisit APBN pada semester I 2020 mencapai Rp257,8 triliun atau 1,57% terhadap PDB.

Sri Mulyani mengaku beberapa pos belanja terkait kesehatan dan pemulihan ekonomi masih belum maksimal. Belanja bidang kesehatan dari yang dianggarkan sebesar Rp87,55 triliun saat ini yang terealisasi baru Rp6,3 triliun.

Kemudian, belanja di bidang perlindungan sosial dari anggaran Rp203,91 triliun yang terealisasi sebesar Rp85,3 triliun. Belanja di bidang program untuk mendorong sektor dan pemerintahan daerah dari anggaran Rp106,05 triliun, terealisasi baru sebesar Rp7,4 triliun.

Belanja di bidang UMKM, dari anggaran Rp123,47 triliun, yang terealisasi baru Rp31,21 triliun. Bahkan belanja untuk korporasi sebesar Rp53,57 triliun hingga Rabu (5/8), belum terealisasi sama sekali. “Namun mungkin minggu depan akan ada beberapa realisasi yang akan terjadi,” ujarnya.

Sedangkan untuk insentif pajak bagi dunia usaha yang dianggarkan sebesar Rp120,6 triliun, yang terealisasi baru sebesar Rp16,2 triliun.

Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mendorong Kementerian/Lembaga untuk mengakselerasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan di dalam Perpres No.72/2020. “Kami akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan kita perkirakan dalam satu dua minggu ini akan terjadi kenaikan dari pencairan anggaran yang kita harapkan akan bisa terus ditingkatkan hingga Desember yang akan datang,” ujarnya.

Hingga akhir tahun nanti masih akan ada belanja negara sebesar Rp1.171 triliun untuk belanja Pemerintah Pusat dan Rp304,1 triliun untuk transfer ke daerah. Artinya untuk semester kedua, masih ada anggaran Rp1.475,7 triliun yang akan dibelanjakan untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan yang cukup besar.

Tambahan Stimulus

Selain memacu belanja, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus baru baik untuk memulihkan daya beli masyarakat maupun untuk membantu dunia usaha. Ada pun sejumlah stimulus tersebut diantaranya pemerintah memberikan bantuan untuk pengurangan beban listrik bagi dunia usaha yaitu sektor industri, bisnis dan sosial. Selama ini dunia usaha harus membayar tagihan minimum kepada PLN, meskipun mereka menggunakan listrik jauh lebih kecil dari tagihan minimum itu.

“Pemerintah telah meminta kepada PLN agar PLN tidak lagi memberikan tagihan minimal kepada industri, bisnis, dan sektor sosial agar para pelanggan ini hanya membayar sebesar apa yang mereka gunakan. Ini sangat berguna bagi sektor pariwisata, hotel, perdagangan, yang mungkin selama ini operasi mereka sangat menurun sehingga mereka penggunaan listriknya juga mengalami penurunan,” jelas Sri Mulyani.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan beban listrik kepada dunia usaha ini sebesar Rp3 triliun yang dibayarkan pemerintah kepada PLN.

Masih untuk dunia usaha, pemerintah juga melaksanakan penurunan cicilan PPh 25 korporasi yang selama ini diberikan diskon 30%, akan diturunkan lagi menjadi 50%.

Sementara untuk mendorong daya beli masyarakat, beberapa stimulus yang dilakukan pada semester kedua ini adalah tambahan bantuan sosial (bansos) untuk para penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Tambahan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 15 kg dengan anggaran Rp4,6 triliun untuk 10 juta penerima.

Kemudian, bantuan tunai sebesar Rp500 ribu bagi penerima kartu sembako di luar PKH. Jumlah penerima mencapai 10 juta penerima dengan anggaran Rp5 triliun yang akan dibayarkan pada Agustus ini.

Pemerintah juga memberikan bantuan bansos produktif bagi 12 juta pelaku usaha ultra mikro masing-masing sebesar Rp2,4 juta. Sri Mulyani menegaskan dana tersebut adalah bantuan bukan pinjaman. Total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp30 triliun.

Pemerintah juga sedang mengkaji memberikan bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp31,2 triliun. “Sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan mencapai 13 juta pekerja,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan total anggaran yang disiapkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dalam bentuk berbagai bansos ini sebesar Rp203 triliun untuk tahun 2020. Hingga semester pertama lalu, realisasi belanja bansos ini mencapai 59,9%.