Komisi VII Dukung Percepatan Pemanfataan EBT di Indonesia

Komisi VII DPR mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang bersih dan berkelanjutan. Dukungan itu tercermin sejak 2020-2021dan berinisiasi menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) EBT yang sejalan dengan Persetujuan Paris yang diratifikasi menjadi UU tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim tahun 2016.

“Transisi dan ketahanan energi untuk pembangunan ketahanan iklim harus direncanakan dengan baik agar pemanfaatan energi kita dapat maksimal dengan dampak terhadap lingkungan hidup yang minimal. Dengan harga yang berbagai instrumen kebijakan termasuk didalamnya mendorong EBT yang bersih dan berkelanjutan,” kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dalam sebuah diskusi, Senin (26/4).

Sugeng mengatakan, keberadaan RUU EBT itu sebagai komitmen dan upaya penurunan emisi yang mengarah kepada pemanasan global. Itu tertuang dalam Nationally Determined Contribution Indonesia untuk pengurangan emisi sebesar 29% hingga 2030 dengan pembiayaan sendiri. Sementara kerja sama internasional mencapai 41%.

Khusus soal kelistrikan dalam konteks pembangunan dan pemnafaatan EBT, kata Sugeng, masih lambat dan rendah. Hingga 2020 pemanfataan EBT hanya 9% dan bauran energi terbarukan pada sektor kelistrikan hanya 12%. Berdasarkan fakta ini, maka perlu ada percepatan dalam pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional sehingga target 23% pada 2025 dapat tercapai.

“Tanpa adanya kemauan politik dan keberpihakan, berjuta alasan akan disampaikan dalam menghambat percepatan dan optimalisasi pengembangan EBT di Indonesia. Apalagi dengan kondisi sekarang ini di mana pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan target sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN), maka percepatan EBT di Indonesia akan terus melambat,” kata Sugeng.