Kinerja Subsidi Perumahan Terjaga Disebut Bangkitkan Ekonomi Nasional

Pemerintah menargetkan pembangunan perumahan melalui skenario penanganan langsung dan tidak langsung lewat Kementerian PUPR mencapai 5 juta unit rumah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) PUPR menganggarkan 1,5 juta unit perumahan.

“Dari jumlah itu, 900 ribu unit melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), lalu 500 ribu unit melalui pembiayaan Tapera, 50 ribu unit oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan sisanya melalui bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT),” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Poerwanto, Kamis (18/3).

Eko mengatakan, sebagai informasi capaian kinerja subsidi perumahan selama 6 tahun terakhir atau dari 2015 hingga 2020 melalui FLPP, subsidi selisih bunga (SSB) dan BP2BT rata-rata mencapai 202.666 unit per tahun. Sementara melalui subsidi bantuan uang muka (SBUM) komplementer SSB dan FLPP rata-rata 139.579 per tahun.

Kendati terjadi penurunan pada 2018 hingga 2020, kata Eko, secara umum kinerja subsidi perumahan dapat dijaga secara konsisten. Bahkan pada masa pandemi Covid-19 sekalipun, hal ini yang membantu bangkitnya perekonomian Indonesia pada tahun ini.

Sementara itu, kata Eko, profil debitur penerima subsidi perumahan mayoritas pekerja sektor swasta yang mencapai 72,79%. Kemudian, wiraswasta sebesar 10,47%, PNS 11,25%, TNI/Polri sebesar 3,65% dan pekerjaan lainnya 1,83%. Dari mayoritas jenis pekerjaan tersebut, pada 2021-2024 tidak menjadi prioritas penyaluran KPR.

“Penyaluran KPR Tapera untuk periode awal ke ASN dan diharapkan bisa memfasilitasi TNI/Polri. Dari kelompok gaji, debitur penerima subsidi itu bergaji Rp 3 Juta- Rp 4 juta sebanyak 51%, bergaji pokok Rp 2 juta – Rp 3 juta sebesar 36%. Sisanya bervariasi dari bergaji pokok di bawah Rp 2 juta dan di atas Rp 4 juta,” kata Eko.