Keputusan Impor Beras oleh Bulog Diklaim Sudah Melalui Pertimbangan Matang

Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut keputusan pemerintah mengimpor beras sudah melalui pertimbangan yang matang. Pernyataan KSP itu sekaligus menepis adanya pandangan yang menyebutkan impor 500 ribu ton beras merupakan keputusan yang terburu-buru dan tanpa perencanaan.

Tenaga Ahli Utama KSP Bustanul Arifin mengatakan, pemerintah ketika memutuskan impor beras telah berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan lainnya. Apalagi kebijakan impor beras yang dilaksanakan Perum Bulog itu bertujuan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP).

Menurut Bustanul, CBP berperan penting untuk mendukung program-program pemerintah seperti stabilisasi harga, bantuan sosial, penanggulangan bencana, dan kegiatan lainnya. Dan, impor yang dilakukan dalam jumlah terbatas baik waktu maupun penggunaannya.

“Dari sisi jumlah hanya 1,7% dari kebutuhan nasional. Dari sisi waktu dilakukan sebelum musim panen tiba, dan penggunaannya hanya untuk menguatkan cadangan beras pemerintah,” kata Bustanul Arifin di Jakarta, Kamis (22/12).

Impor beras tersebut, kata Bustanul, bisa dipastikan tidak akan mengganggu status swasembada karena masih berada di bawah 10% sebagaimana standar Organisasi Pangan dan Pertanian dunia (FAO). Produksi beras untuk tahun ini sebenarnya mengalami surplus sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Merujuk data BPS, kata Bustanul, surplus produksi beras yang mencapai 1,7 juta ton, sebanyak 68% berada di rumah tangga. Karena itu, pemerintah tidak dapat membeli beras yang surplus tersebut untuk tambahan memperkuat cadangan beras yang ada.

Selanjutnya, kata Bustanul, Bulog memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri. Pasalnya, harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah yaitu sebesar Rp 8.300 per kilogram.

“Untuk itulah mengapa penguatan CBP dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor, meski secara nasional produksi beras masih surplus,” katanya.

Untuk diketahui, realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 200 ribu ton beras telah masuk pada Desember 2022, dan sisanya sebanyak 300 ribu ton direncanakan tiba pada awal 2023.  Impor 2023 akan dilakukan sebelum Maret, sehingga tidak berbenturan dengan masa panen raya yang diperkirakan akan jatuh pada Maret-April 2023.