Kepala KSP: Pemerintah Sedang Rumuskan Subsidi BBM dari Barang ke Orang

Masyarakat yang dinilai tergolong menengah ke atas untuk tidak menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar. Ini menjadi pembelajaran dan semestinya malu bahwa tidak berhak menerima subsidi.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah sedang mencari rumusan penyaluran subsidi BBM dan LPS agar tepat sasaran. Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi BBM dari barang menjadi subsidi orang.

Karena itu, kata Moeldoko, pemerintah sedang mengumpulkan data-data masyarakat yang memang berhak menerima subsidi. Dengan demikian, proses penyalurannya subsidi yang dikeluarkan pemerintah menjadi tepat sasaran.

“Jadi harapannya dengan adanya subsidi orang ini akan membatasi yang semestinya tidak menerima subsidi tidak menerima subsidi,” kata Moeldoko dalam keterangan resminya, Senin (8/8).

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mengatakan, para pelaku industri dan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas agar tidak menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Masyarakat yang tergolong mampu seharusnya menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex dan Pertamax sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Saya mengimbau kepada masyarakat mampu jangan memakai BBM bersubsidi,” kata Mukhtarudin.

Mukhtarudin menuturkan, masyarakat diharapkan bijak dalam menggunakan energi terutama yang berkaitan dengan BBM subsidi. Dengan beralih dari BBM jenis fosil ke energi baru terbarukan (EBT), pemerintah akan menghemat 16% anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Karena itu, kata Mukhtarudin, pemerintah perlu untuk segera menerapkan kebijakan pembatasan pemakaian BBM subsidi. Dengan demikian, kuota BBM bersubsidi dapat terjaga hingga akhir 2022.