Kepala Bappenas: Pemerintah Terus Dorong Penguatan Data Bansos dan BLT Dana Desa

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menegaskan pentingnya sinkronisasi data untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Terutama data kependudukan dan catatan sipil.

“Data dari Dukcapil ini memiliki posisi penting. Data NIK ini kan menjadi single identity number dan menjadi semacam QR Code bagi seseorang, ini yang harus dikejar. Jangan sampai QR Code-nya berantakan,”kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang dikutip dari siaran pers.

Pemerintah terus mendorong penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dengan koordinasi dan sinkronisasi data antar berbagai sektor dan lembaga pemerintahan dari tingkat paling bawah, yaitu desa mempermudah proses penyaluran bantuan sosial.

“Sinkronisasi data itu teramat penting bagi kita semua karena kita harus membuat kebijakan berdasarkan data yang reliabel dan kredibel. Kalau data tidak reliabel dan kredibel, maka akan sulit sekali data-data itu bisa dipakai sebagai evidence-based policy termasuk untuk membuat analisis,” kata Menteri Suharso.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan masyarakat desa berperan penting mengidentifikasi calon penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran BLT Dana Desa.Dalam pandangannya, data yang baik adalah data yang betul-betul mencerminkan kondisi lapangan dan itu terjadi kalau dilaksanakan dari bawah (bottom-up).Menurut Anwar, proses penentuan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan berjenjang dan melibatkan masyarakat. Pengumpulan data dimulai dari rukun tetangga dan dilakukan relawan desa lawan Covid-19. Daftar ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hasil Musdesus ini disahkan bupati atau wali kota.

Kabupaten Manokwari Selatan, Lombok Timur, dan Bondowoso merupakan contoh daerah yang sukses melakukan sinkronisasi data. Melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dari desa dan terhubung dengan sistem informasi di tingkat kabupaten, pemerintah daerah dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tepat sasaran.

Di Kabupaten Bondowoso, SID mampu menyediakan data rumah tangga yang belum terjangkau layanan administrasi kependudukan dan bantuan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi dalam SID digunakan untuk verifikasi penerima bantuan sosial sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini berkontribusi pada pencapaian penyaluran BLT Dana Desa, di mana sampai awal Juni 2020, sebanyak lebih dari 80%desa di kabupaten ini sudah menyalurkan BLT Dana Desa bagi masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19.

Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Markus Waran juga memastikan pembaruan data lewat sistem administrasi dan informasi berbasis kampung dengan proses pendataan yang didukung kader kampung.Ia mengatakan sistem informasi berbasis kampung yang kami namakan SAIK Plus atau Sistem Administrasi dan Informasi Kampung menjadi solusi yang tepat karena sistemnya sederhana dan melibatkan pemerintah dan masyarakat kampung.

Dalam kondisi saat ini, pergerakan pendulum sancta dynamos memberikan tantangan salami pendataan calon penerima BLT Dana Desa. Oleh karena itu, pemutakhiran dan sinkronisasi data harus terus diperbaiki.