Kementerian Pertanian Janji Segera Bayar Piutang Pupuk Subsidi Pupuk Indonesia Senilai Rp27,74 Triliun

Kementerian Pertanian berjanji akan segera melunasi piutang pupuk subsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp27,74 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan audit atas piutang pupuk subsidi tersebut.

“Terkait dengan kurang bayar [pupuk subsidi] itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga [akan dibayar]. Karena kan dari BPK sudah [ada audit]. Jadi, kami berproses untuk membayarkan itu,” ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (30/8).

Ali menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan Sudin, selaku Ketua Komisi IV DPR. Sudin mengatakan BPK sudah melakukan audit atas piutang pupuk subsidi tahun 2020-2023 senilai Rp27,74 triliun. Namun, hingga saat ini belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.

“Katanya terhambat atau dihambat oleh Kementerian Pertanian. Sementara audit BPK-nya sudah selesai,” ujar Sudin.

“Jadi kapan ini [dibayarkan]? Karena saya takutnya nantinya nih, Dirut yang baru [PT Pupuk Indonesia] ini akan lepas tanggung jawab. Nanti dia bilang ‘saya mau produksi enggak punya duit’. Jangan sampai nanti yang disalahkan Kementan. Saya enggak mau terjadi itu,” tambah Sudin dalam rapat yang juga dihadiri oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Ali Jamil dalam penjelasannya menyampaikan piutang pupuk itu terjadi karena adanya perbedanaan Harga Pokok Produksi (HPP). HPP yang digunakan berbeda antara audit dua tahun sebelumnya dengan HPP hasil audit tahun 2022. Ali mengatakan karena audit BPK sudah ada, maka piutang tersebut akan dibayarkan pada September 2023.

Merespons jawaban Ali, Sudin pun lantas mendesak agar piutang itu segera dibayarkan. “Ini baru bulan Agustus, takutnya bulan September pabriknya [Pupuk Indonesia] tutup?” ujar Sudin.

“Secepatnya pak,” jawab Ali merespons.

“Satu minggu?” tanya Sudin.

“Mudah-mudahan Pak, paling lambat dua minggu,” jawab Ali.

“Saya enggak mau menteri pertanian nanti disalahkan oleh Dirut yang baru ini [Dirut Pupuk Indonesia], enggak bisa beroperasi karena belum dibayar oleh Kementan,” ujar Sudin.

Tak hanya soal piutang pupuk subsidi, Sudin juga menyoroti kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di masyarakat. Ia mengatakan masalah ini sudah menajdi isu nasional. Kelangkaan ini terjadi ditengarai karena alokasi pupuk subsidi yang berkurang.

“Saya punya data berdasakan e-Alokasi tahun 2023 itu sebesar 7.856.951 ton. Sementara berdasarkan anggaran kontrak DIPA [Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran] antara Pupuk Indonesia dengan Kementan jumlahnya 6.680.286. Mana yang benar?” ujar Sudin.

Merespons soal perbedaan jumlah alokasi ini, Ali Jamil menjelaskan hal tersebut terjadi karena kondisi anggaran pupuk subsidi yang sekitar Rp25 triliun memang hanya mampunya untuk alokasi 6,68 juta ton seperti dalam kontrak DIPA itu. Kemampuan  tersebut berdasarkan HPP pupuk saat ini.

“Sehingga dengan itu kami mengusulkan ke Bapak Meneri kemarin untuk meminta anggaran tambahan untuk pupuk ini ke Menteri Keuangan dan itu sudah dikirimkan [surat usulan] dan kami sudah tindak lanjuti memenuhi kontrak dengan teman-teman PI [Pupuk Indonesia],” ujar Ali Jamil.

Sudin pun mempertanyakan selisih yang sekitar 1,176 juta ton antara e-Alokai dan kontrak DIPA itu. “Mau diapakan oleh pabrik pupuk? Apa di-pending? Atau dijual non subsidi? Atau apa? Jangan digantung masalah ini. Saya ingatkan sekali lagi, ini harus jelas. Sampai kapan ini akan diubah atau dijadikan pupuk non subsidi,” ujar Sudin.

Merespons hal itu, Ali Jamil mengatakan pihaknya sedang intens membahas tambahan anggaran pupuk subsidi itu dengan Kementerian Keuangan.

Selain pupuk subsidi yang langkah, Sudin mengatakan bahkan pupuk non subsidi juga langkah di masyarakat. Hal itu menurutnya ditengarai terjadi karena kurangnya jumlah kios penjualan pupuk.

Sudin pun menyoroti pihak Pupuk Indonesia yang dinilainya tidak memenuhi janji untuk menambah jumlah kios penjualan pupuk non subsidi ini.

“Janjinya [Pupuk Indonesia] tidak ditepati. 2022 saya minta perbanyak kios pupuk non subsidi. Janjinya 1.000 [kios]. Tahun 2023 1.000 [kios]. Kemarin ada yang melaporkan ke saya, sampai hari ini baru 600 sekian kios. Kenapa sih dipersulit? Entah direktur pemasaran yang mempersulit, entah direktur PI [Pupuk Indonesia] yang mempersulit, atau siapa yang mempersulit saya enggak tahu. Jadi jangan sampai kami turun ke bawah, kami [pupuk] subsidi pun enggak dapat. Mau beli non subsidi pun susah,” ujarnya.

Karena itu, Sudin mengusulkan agar Pupuk Indonesia dan Bulog duduk bersama untuk membahas distribusi pupuk ini.

“Jadikan Bulog sebagai agen Pupuk. Bulog kan gudangnya banyak yang kosong. Agar antara Bulog dan petani nyambung,”ujarnya.