
Kembali Meningkat, Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Presiden Jokowi Capai 71,3%

Presiden Joko Widodo dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (21/12)/Iconomics
Survei Indikator Politik pada 1-6 Desember 2022 menemukan presidential approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2022 kembali meningkat. Dari 1.220 responden, sebanyak 71,3% menyatakan puas dengan rincian cukup puas 58,5% dan sangat puas 12,8%.
Di sisi lain, sebanyak 27,1% menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, dengan rincian kurang puas 23,6% dan sangat tidak puas 3,5%. Sebanyak 1,6% responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi ini meningkat dari 66,6% pada survei bulan November dan 70,5% pada Oktober 2022.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan responden yang menjawab puas dengan kinerja Presiden terutama karena adanya bantuan langsung kepada rakyat kecil. Alasan ini, menurutnya, bergeser dibandingkan dengan sebelum pandemi.
“Sebelum pandemi yang paling banyak dirasakan mereka yang puas adalah infrastruktur. Tetapi sejak tahun 2020 sampai sekarang poin kepuasan paling tinggi bukan lagi masalah infrastruktur, tetapi masalah kebijakan pemerintah seperti sinterklas, bagi-bagi BLT dan seterusnya. Itu ternyata punya impact yang cukup besar yang membuat masyarakat puas,” jelas Burhanuddin ketika merilis hasil survei, Rabu (4/1).
Alasan kedua yang dominan membuat masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, tambah Burhanuddin adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur.
Sebaliknya, 27,1% masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, terutama karena harga kebutuhan pokok yang meningkat. Selain itu, juga karena bantuan langsung yang diberikan pemerintah dinilai tidak merata.
Burhanuddin mengatakan, kecuali Juni 2015, sejak menjadi Presiden, tingkat kepuasan atau presidential approval rating Presiden Jokowi konisten berada di atas 50%. “Saat itu (Juni 2015), inflasi 8,3%, carry over dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang menaikkan harga BBM di November 2014, kemudian punya impact terhadap approval rating Presiden. Tetapi kemudian Presiden Jokowi seperti punya pola, punya rumus untuk mengatasi approval rating yaitu dengan menjaga rezim inflasi rendah. Makanya approval rating-nya tidak lagi berada di bawah 50% sejak Juni 2015 sampai sekarang. Bahkan di masa pandemi sekalipun, tingkat approval rating Presiden tidak pernah di bawah 50%. Naik turun, betul, tetapi penurunannya tidak sampai di bawah 50%,” ujarnya.
Leave a reply
