Kemajuan Pembangunan Smelter Freeport di Bawah Target, Pemerintah: Harus Selesai Tahun 2023
Paparan kinerja sektor Mineral dan Batu Bara selama tahun 2020 dan rencanana tahun 2021/iconomics
Iconomics - Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga PT Freeport Indonesia di Grestik Jawa Timur sepanjanag tahun 2020 lalu masih di bawah target yang ditetapkan. Namun, pemerintah melihat perusahaan yang 51,23% sahamnya itu sudah dimiliki oleh BUMN itu memiliki kesungguhan untuk menjalankan program hilirisasi mineral. Pemerintah menyatakan sesuai amanat Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara, tidak ada lagi ekspor mineral mentah mulai tahun 2023. Karena itu, proyek smelter harus selesai semua pada tahun 2023.
“Mengenai pembangunan smelter PT Freeport Indonesia dapat saya sampaikan pada tahun 2020 target pembangunan 10,5% namun realiasinya 5,86%. Dengan biaya yang sudah disediakan oleh PT Freeport sebesar US$160 juta. Sudah cukup banyak yang dilakukan. Kami sudah mengamati kegiatannya di lapangan, penyiapan lahan, uji-uji geoteknik sudah dilakukan, AMDAL dan lain-lain juga sudah. Jadi secara umum walaupun di bawah target namun kita melihat kesungguhan PT Freeport dalam melaksanakan program ini,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin saat konferensi pers, Jumat (15/1).
Ridwan mengatakan selain membangun smelter katoda tembaga, PT Freeport Indonesia juga membangun smelter untuk Precious Metal Refinery (PMR). Pada tahun 2020 lalu, dari target pencapaian 14,29%, terealisasi 9,79% dengan anggaran yang sudah terserap sebanyak hampir US$ 20 juta. “Sekali lagi ini adalah upaya sungguh-sungguh PT Freeport yang terus kita cermati kita dorong agar upaya yang sudah dimulai ini dapat juga nanti berakhir dengan baik sesuai rencana semula,” ujarnya.
Ridwan menegaskan meski hingga 2020 kemajuan proyek smelter PT Freeport Indonesia masih di bawah target, tetapi sesuai amanat Undang-Undang No.3 tahun 2020, semua proyek smelter harus selesai dalam waktu 3 tahun setelah undang-undang disahkan.
“Jadi semua harus selesai pada tahun 2023. Namun, kita semua sadar bahwa dunia belum seindah 100% yang kita harapkan. Kalau ada kendala, akan kita pertimbangkan. Namun sekali lagi target selesai tahun 2023,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan tahun 2024 jumlah smelter yang beroperasi di Indonesia sebanyak 53 smelter. Hingga tahun 2020 sudah terbangun 19 smelter. Pada tahun 2021 ini diharapkan jumlah akumulasi smelter yang beroperasi mencapai 23 smelter atau ada tambahan 4 smelter.
“Nilai investasi semelter pada tahun 2021 akan sebesar US$2,2 miliar kemudian meningkat menjadi US$4,9 miliar pada tahun 2022,” ujar Ridwan.
Ridwan mengatakan smelter-smelter ini dibangun sebagai tindak lanjut dar kewajiban undang-undang untuk tidak mengeskpor mineral dalam bentuk mentah tetapi harus terlebih dahulu diolah dan dimurnikan di dalam negeri. “Ini adalah amanat Undang-Undang dan pemerintah berusaha keras untuk itu,” ujarnya.
Ridwan mengatakan memang pada tahun 2020 lalu kemajuan pembangunan smelter mengalami hambatan karena pandemi Covid-19 sehingga badan usaha terpaksa menyesuaikan rencana kerja mereka dalam pelakanaan pembangunan smeleter. Meski demikian, target akhir masih tetap sama yaitu pada akhir 2023 semuanya harus terbangun dan beroperasi.
Ada pun 4 smelter yang akan beroperasi pada tahun 2021 ini terdir atas 3 smelter nikel yaitu milik Antam yang berada di Tanjung Buli, Halamahera Timur. Kemudian smelter milik PT CMMI di Cikande, Cilegon dan milik PT SMI juga di Cilegon. Sedangan satu smelter lagi adalah smelter timbal milik PT Kapuas Prima Coal.
