Kadin: Rencana Setop Ekspor Gas ke Singapura Keputusan Gemilang

Industri menyambut baik rencana pemerintah yang akan menghentikan ekspor gas alam ke Singapura. Kebijakan itu disebut keputusan gemilang karena dengan tersebut bisa menekan defisit neraca perdagangan yang selama ini dikeluhkan Presiden Joko Widodo.

“Rencana penghentian ekspor itu harus didukung langkah kebijakan dalam negeri. Terutama menghentikan impor solar dan penggunaan batu bara oleh PT PLN (Persero),” kata Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Hulu dan Petrokimia Achmad Widjaja saat dihubungi, Senin (23/12).

Dikatakan Achmad, kebijakan pemerintah menghentikan ekspor gas alam ke Singapura akan sangat membantu kemajuan industri (ritel) dalam negeri. Pasalnya, penggunaan gas alam yang murah akan menekan biaya produksi yang selama ini tinggi.

Akan tetapi, Achmad mengingatkan, kebijakan tersebut agar bisa sejalan, pertama-tama pemerintah harus menghentikan penggunaan solar dan batu bara di PLN. Karena, tanpa langkah nyata di dalam negeri, maka penghentian ekspor gas alam justru akan membuat stok gas alam di dalam negeri menjadi besar.

“Jangan nanti pasokan gas alam itu tidak terdistribusikan sehingga menjadi masalah baru. Jadi industri sangat mendukung langkah pemerintah itu,” kata Achmad Widjaja menambahkan.

Sebelumnya, Komisi VII DPR telah menyetujui rencana Kementerian ESDM untuk menghentikan ekspor gas bumi ke Singapura pada 2023. Itu diambil dalam rangka mengalihkan ketersediaan gas bumi yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Perusahaan Gas Negara (PGN) mendukung langkah pemerintah untuk menghentikan ekspor gas bumi ke Singapura mulai 2023. Apalagi keputusan itu dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. PGN saat ini mengalirkan gas ke Singapura sebesar 300 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) melalui pipa gas yang dialirkan dari Gresik – Batam – Pulau Pemping hingga Singapura.