Jokowi: Pengawasan OJK  Tidak Boleh Mandul dan Masuk Angin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Otoritas Jasa Keungan (OJK) dan para pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Presiden meminta agar tidak boleh ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas.

“Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, harus mengeluarkan taringnya dan menjaga kredibilitas dan integritas ini sangat penting,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jumat (15/1).

“Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada industri jasa keuangan kita,” tambah Presiden yang memberikan arahan secara virtual dari Istana Bogor.

Presiden dalam arahannya juga mengapresiasi sinergi kebijakan yang telah dilakukan antara Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sepanjang tahun 2020 lalu.

“Percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional terus diupayakan oleh pemerintah, dan saya sangat senang selama 2020 kemarin kerja sama antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan LPS berjalan dengan beriringan, dengan baik. Setiap masalah selalu direspons dengan cepat dan untuk tahun ini pemerintah ingin agar kerja sama itu bisa dilanjutkan,” ujar Jokowi.

Pemerintah sendiri tambah Jokowi sudah menyiapkan anggaran Rp372 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarkat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021.

Selain meminta OJK melakukan pengawasan dengan baik, dalam arahannya Presiden juga mengajak pelaku industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM dan meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan.

“Jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja. Pelaku kecil yang memiliki potensi yang skalanya sangat besar juga diberikan prioritas akses pembiayaan,” ujarnya.

Jokowi mengatakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dirinya sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyiapkan regulasi-regulasi berorientasi jauh ke depan (advance) dan meninggalkan cara-cara lama atau peraturan-peraturan yang sudah usang yang sudah sangat ketinggalan di dunia keuangan global.

“Kita berharap juga generasi muda, UMKM yang belum bankable juga bisa dapat mengembagkan skala usahanya. Kredit usaha rakyat (KUR), bank wakaf mikro juga bisa dimanfaatkan oleh segmen masyarakat yang lebih luas dan lebih produktif dan lebih membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dinikamti bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang membawah Indoneisa maju dan sekaligus berkeadilan,” ujarnya.