Jokowi Ingatkan Para Kepala Daerah soal Inflasi dan Penetapan Tarif Seperti PDAM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah baik bupati/wali kota maupun gubernur agar berhati-hati terkait persoalan yang bisa memicu inflasi. Karena itu, para kepala daerah itu diharapkan agar sering turun ke lapangan untuk cek langsung terkait harga-harga yang ada di pasar.

“Jangan sampai, sudah tidak musim lagi sekarang ini yang namanya bawahan asal bapak senang (ABS), ‘pak baik pak, nggak ada yang naik pak, harga stabil pak’. Saya cek langsung ke lapangan. Jadi Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah informasikan angka-angka apa adanya kepada kepala daerah,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Jokowi menuturkan, pihaknya mencatat ada beberapa daerah yang terpantau mengalami kenaikan bahan pokok. Itu sebabnya, dalam 2 hari sebelumnya sudah diingatkan agar mengantisipasi lonjakan harga yang terjadi.

Data menunjukkan, kata Jokowi, terdapat 79 daerah mengalami kenaikan beras, 89 daerah mengalami kenaikan harga telur, 75 daerah mengalami kenaikan daging ayam ras. Bahkan, untuk hal yang terbilang kecil sekalipun, baik kepala daerah maupun pihak terkait lainnya, untuk mengambil langkah-langkah strategis, sehingga kenaikan harga bahan pokok tersebut tidak menyebabkan inflasi yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.

“Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujar Jokowi.

Di samping harga bahan pokok, Jokowi juga menyinggung agar pemerintah daerah (Pemda) berhati-hati menentukan tarif yang seperti tarif angkutan umum, dan tarif perusahaan daerah air minum (PDAM). “Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau tidak kuat, naik tidak apa-apa, tapi sekecil mungkin, jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100%. Karena data yang masuk ke saya ada,” kata Jokowi.

Terkait inflasi, kata Jokowi, Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia terus berupaya menyampaikan informasi-informasi agar seluruh daerah dapat memiliki data yang dibutuhkan. Dengan data tersebut, diharapkan para kepala daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya inflasi.

“Saya kira saya sudah tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini, karena semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani. Misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat, cabai mahal perintahkan tanam cabai. Saya tidak usah mengulang,” tuturnya.