Jaga Ekonomi dari Virus Corona, Pemerintah Tak Sanggup Sendirian, Perlu Berbagi Beban

Dana Rp 405,1 triliun yang disiapkan untuk stimulus ekonomi dalam menghadpai pandemi Covid-19 jauh dari cukup. Karena itu, pemerintah tidak bisa sendirian perlu keterlibatan otoritas lainnya dan juga partisipasi perbankan untuk menjaga agar ekonomi Indonesia tidak jatuh dalam jurang resesi.

Kepala Kebijakan Fiskal Kementeian Keuangan (BKF) Febrio Kacaribu mengakui dana stimulus Rp 405,1 triliun tersebut kurang dari cukup untuk menghadapi pandemi berskala global ini.

“Paket stimulus, apakah cukup? Kita enggak tahu, bahkan kita duga tidak akan cukup,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk Indonesia Macroeconomic Update 2020, Senin (20/4).

Ada pun paket stimulus yang telah ditetapkan pemerintah adalah untuk Kesehatan sebesar Rp 75 triliun dan jaring pengaman sosial (social safety net) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 110 trilun. Kemudan, insentif perpajakan untuk industri termasuk di dalamnya subsidi bunga untuk  Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra  Mikro ( UMi) sebesar Rp 70,1 triliun.

“Apakah ini akan cukup? Terus terang kami ragu itu akan cukup. Pemerintah akan siap-siap juga kalau ini tidak cukup, apa yang harus dilakukan. Karena tanda-tanda yang kita lihat memang mengkhawatirkan. Jadi, kita memang harus antisipasi,” ujar Febrio.

Beberapa paket stimulus tersebut, jelas Febrio ditujukan untuk 20% masyarakat paling bawah. Selain itu ada juga paket insentif sebesar Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Febrio mengatakan dana Rp 150 triliun ini masih digodok penggunaannya. Tetapi menurutnya akan digunakan untuk segmen masyarakat kelas menengah dengan kelompok sasaran UMKM yaitu kelompok informal yang mempekerjakan orang atau pun sektor formal tetapi levelnya masih UMKM.

“Saya tidak bisa cerita terlalu banyak tetapi saya bisa indikasikan bahwa ini adalah untuk relaksasi dan stimulus untuk UMKM,” ujar dalam diskusi tersebut.

Dalam beberapa hari ke depan, tambahnya pemerintah akan umumkan kelompok penerima insentif Rp 150 triliun tersebut setelah dibicarakan dengan Presiden.

“Tetapi ini memang tujuannya ke arah kelas menengah, lebih ke arah yang UMKM-nya, itu untuk yang Rp 150 triliun,” ujarnya.

Lantas bagaimana membiayai stimulus tersebut? Atau dari mana sumber dananya di tengah seretnya penerimaan negara dari perpajakan?

Febrio mengatakan meski saat ini rasio utang terhadap GDP masih berada di level 30%, tetapi pemerintah juga akan sangat hati-hati dalam menambah utang baru. Tetapi rasionya bisa saja naik drastis. Bila itu terjadi maka akan menimbulkan risiko yang besar.

“Jadi walaupun kita berada dalam kondisi yang nyaman, dibandingkan negara lain, tetapi tetap kita tidak bisa terlalu ceroboh dalam menaikkan [rasio utang] ini secara tiba-tiba,” jelasnya.

Karena itu, jelasnya butuh koordinasi yang yang baik bahkan tidak hanya baik tetapi juga sempurna dengan otoritas lainnya terutama Bank Indonesia (BI).

“Karena kita juga mengakui bahwa kalau kita push untuk stimulus, tetapi ternyata kemudian stabilitas makronya terganggu ini back fire juga bagi pemerintah dan bagi kita semua. Kalau rupiahnya kemudian gonjang-ganjing karena kita terlalu careless, kalau misalnya inflasi kemudian terlalu tinggi? Ini semuanya harus dilihat dalam konteks yang lengkap. Jadi koordinasi kami dengan otoritas-otoritas yang lain terutama BI, itu dalam konteks itu juga,” ujarnya.

Pada saat yang sama, jelasnya, pemerintah juga melihat pengalaman yang dilakukan negara lain sehingga memberikan banyak pilihan alternatif kebijakan bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Berbagai alternatif menu kebijakan stimulus itu dimungkinkan dengan adanya Perppu No 1 tahun 2020.

“Saat ini memang bukan saatnya melihat text book, kira-kira seperti apa harusnya kebijakan. Ini adalah saatnya keluar dengan ide-ide kebijakan yang kebanyakan mungkin out of the text book yang harus kita siapakan karena pilihannya harus kita lakukan hari ini, besok lusa, kalau enggak jumlah pengangguran akan meningkat dan sebaginya,” ujarnya.

Jaga Ekonomi Tetap Tumbuh

Pandemi Covid-19 ini diproyeksikan akan membuat pertumbuhan ekonomi turun signifikan. Febrio mengatakan proyeksi yang menjadi pegangan pemerintah saat ini adalah di level 2,3%.