Jadi Ketua G20, Indonesia Dorong Sinkronisasi dalam Normalisasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Pasca Pandemi

Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) secara resmi dimulai pada Kamis (9/12) dengan diawali pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama yang berlangsung pada 9-10 Desember 2021.

Salah satu dari enam topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah soal exit strategy untuk menormalisasi kembali kebijakan (exit policy) baik kebijakan fiskal, moneter maupun kebijakan di sektor keuangan pasca pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui selama pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu semua negara membuat kebijakan yang bersifat extra ordinary untuk menghadapi kondisi pandemi, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun  di sektor keuangan. Di sektor keuangan misalnya kebijakan restrukturisasi kredit.

Namun, kebijakan extra ordinary tersebut bersifat sementara. Cepat atau lambat, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, semua negara di dunia melakukan normalisasi kebijakan.

“Kita semuanya tahu di dalam G20 exit policy ini harus dilakukan secara sinkron, koheren, bersama-sama bisa saling komunikasi. Karena kalau tidak, negara-negara terutama yang maju, dalam melakukan kebijakan exit-nya, umpanya normalisasi policy di moneter mapun fiskalnya, bisa berimbas negatif kepada negara-negara berkembang,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo di Nusa Dua, Bali yang disiarkan di kanal YouTube.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan exit policy ini sangat penting karena negara-negara maju sudah lebih dahulu pulih (recover) dan akan melakukan normalisiasi kebijakan. Sementara di sisi lain, negara berkembang masih berjuang untuk pulih. Karena itu, Perry mengatakan “sinkoronisasi menjadi sangat penting” sehingga negara berkembang bisa mengantisipasi dan mengatasi dampak rambatan (spill over) dari normalisasi kebijakan di negara maju.

Selain soal exit policy, lima topik lainnya yang juga dibahas dalam finance track ini adalah (1) upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan, (2) Penguatan sistem pembayaran di era digital, (3) Pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), (4) Peningkatan sistem keuangan yang inklusif, dan (5) Agenda Perpajakan internasional.

Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo menekankan tiga isu penting yang harus menjadi fokus Indonesia dalam pembahasan di dalam G20 yaitu masalah kesehatan, ekonomi digital dan transisi energi.