Ini Proses yang Dilakukan Pemerintah terhadap 1,2 Juta Vaksin Covid-19

Kedatangan 1,2 juta dosis vaksin disebut sebagai langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin dan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi, proses penggunaan vaksin tersebut masih menunggu evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari aspek mutu, keamanan dan efektivitasnya.

“Juga menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari aspek kehalallannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya secara virtual, Senin (7/12).

Airlangga mengatakan, kedatangan dan ketersediaan vaksin ini dilakukan secara bertahap. Juga dalam pelaksanaan vaksinasi nanti akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang telah diatur secata teknis oleh menteri kesehatan.

Dalam berbagai peraturan yang telah disusun mulai dari peraturan presiden hingga keputusan menteri, kata Airlangga, diatur skema vaksinasi melalui program pemerintah secara gratis dan vaksinasi mandiri yang disediakan secara berbayar untuk masyarakat. Aturan rinci kedua skema itu akan diterbitkan dalam 2 pekan mendatang.

“Dengan terus meningkatkan menerapkan protokol kesehatan, maka pelaksanaan vaksinasi akan membangun rasa aman dan kepercayaan diri kita sebagai bangsa dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi kita untuk mendukung ketahanan kesehatan, mendorong produktivitas serta untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Airlangga.