Indef: Presiden Perlu Berbagi Beban dengan Para Menteri Dalam Penanganan Covid-19

Selepas pemerintah mengumumkan penerapan lanjutan PPKM Level 4, aktivitas masyarakat secara konkret masih cukup padat terutama di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Karena itu, PPKM Level 4 ini dinilai belum cukup ampuh menekan tingkat mobilitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Menurut ekonom  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, kondisi konkret itu terjadi lantaran pemerintah justru sedikit mengalah semisal mengizinkan warung-warung makan menerima konsumen untuk makan di tempat dengan durasi waktu 20 menit. Kebijakan tersebut pada akhir menjadi lelucon karena dinilai tidak masuk akal karena mengawasi konsumen makan dengan durasi waktu 20 menit.

“Pengawasannya bagaimana? Pelaksanaannya pun pasti sulit diawasi dengan jumlah warung makan yang mungkin mencapai ribuan,” kata Abra dalam sebuah diskusi virtual, Senin (26/7).

Dengan kondisi tersebut, kata Abra, maka PPKM Level 4 seolah-olah menjadi sia-sia. Tidak jelas karena pemerintah seperti tidak punya target dalam melaksanakan PPKM Level 4 itu. Semisal, apa target yang ingin dicapai pemerintah ketika menerapkan PPKM Level 4 dalam seminggu ke depan.

“Harusnya kan jelas. Misalnya, berapa persen penurunan kasus Covid-19 yang ingin dicapai dalam seminggu dengan PPKM Level 4. Atau berapa persen tingkat kematian dan ketersediaan tempat tidur yang perlu diturunkan dalam sepekan,” ujar Abra.

Karena itu, kata Abra, pihaknya mendesak pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo atau Jokwi untuk memberikan target kepada tiap-tiap pembantunya atau menterinya. Dengan begitu, setiap minggu presiden bisa mengevaluasi menteri yang kinerjanya tidak mencapai target dalam menangani kasus Covid-19. Pun mengevaluasi penanganan Covid-19 di daerah.

Dengan motivasi begitu, kata Abra, para menteri akan terus merasa diawasi masyarakat dan presiden. Dengan demikian, masa pandemi ini tidak hanya darurat bagi rakyat tapi juga bagi menteri dan kepala lembaga.

“Artinya mereka harus siap-siap ya kapan pun diganti atau di-reshuffle sebab penanganan Covid-19 ini tidak hanya tanggung jawab presiden. Selama ini kan ketidakpuasan mulai muncul kepada presiden. Nah, dengan memberi target kepada menteri, beban presiden menjadi berkuran. Dan menteri tidak lagi sekadar memberi angina surge kepada masyarakat,” kata Abra.