Ekonomi Sirkular di IKN Nusantara Diharapkan Jadi Model Bagi Kota Lainnya di Indonesia

Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dibangun dengan konsep ekonomi sirkular sebagaimana telah diamnatkan dalam UU Nomor 3/2022. Implementasi ekonomi sirkular disebut akan mewujudkan visi IKN Nusantara sebagai World-Class City for All.

Pembangunan kota dengan konsep ekonomi sirkular atau circular economy menjadi tren pembangunan kota masa depan karena terkait dengan perubahan iklim.

“Harapannya, konsep pembangunan economy circular di IKN ini tertular ke banyak kota lainnya di tanah air, sehingga kita makin dikenal di dunia,” ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam dalam diskusi virtual bertajuk “Menyongsong Ibu Kota Negara Circular” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Kamis (28/7), seperti dikutip dari keterangan pers.

Medrilzam menjelaskan, konsep ekonomi sirkular menjadi sangat penting dalam pembangunan kota. Karena 80 persen emisi global itu bersumber dari akitivitas ekonomi di kota. Kota juga merupakan penyumbang sampah dan polusi terbesar di dunia.

Makanya, lanjut Medrilzam, IKN Nusantara dikembangkan dengan konsep ekonomi sirkular agar menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah sesuai dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo sendiri.

Konsep ekonomi sirkular, tambah Medrilzam, terus berkembang, bukan hanya terkait dengan sampah tetapi cakupannya luas, termasuk bagaimana mengurangi penggunaan sumber daya alam (SDA). Sebaliknya, menggunakan barang yang sama dalam jangka waktu yang lama dalam satu siklus produksi.

Di dunia memang belum ada negara yang 100 persen menggunakan konsep sirkular. Tetapi di Inggris dan Finlandia sudah ada kota yang menerapkannya. Pembangunan kota dengan konsep sirkular ekonomi ini akan menjadi tren ke kedepan karena berkaitan dengan upaya mengatasi perubahan iklim. “Juga menyangkut upaya menjaga keanekaragaman hayati,” tuturnya.

Ketua Komite Komunikasi, Media dan Penghargaan PII, Lucia Karina meminta agar pembangunan di IKN harus menggunakan sumber daya energi yang berkelanjutan. Terlebih lagi di Kalimantan Timur ada banyak potensi sumber daya energi baru dan terbarukan, sehingga harus dimanfaatkan.

Lucia juga meminta agar pemerintah membangun infrastruktur persampahan, bukan hanya infrastrukturnya tetapi membangun manajemen di antara rantai pasok tersebut.

“Misalnya baja-baja itu kita koneksi kan dengan industrti, begitu juga tekstil, ada tukang tadahnya. Nilai eknominya luar biasa kalau kita lihat yang dilakukan India dan China mereka lakukan itu,” ucap Lucia.

Pemerintah juga lanjut Lucia harus memberi kemudahan dalam bentuk fiskal agar industri mau menciptakan ekosistem bisnisnya, membangun rantai pasoknya.

Dalam kesempatan yang sama, Southheast Asia Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Faela Sufa berharap agar pembangunan IKN harus benar-benar mengurangi polusi. Sufa lantas menyoroti tingginya kontribusi kendaraan bermotor di tanah air terhadap pencemaran udara.

“Di IKN harus kurangi kendaraan bermotor. Apalagi konsepnya di sana mikro mobility. Saya lihat itu yang masih kurang saat ini. Padahal, mestinya utamakan jalur untuk pejalan kaki, sepeda. Kurang penggunaan kendaraan pribadi. Untuk kendaraan bermotor khusus untuk kalangan tertentu saja,” pungkasnya.

Sementara untuk menciptakan kondisi kota zero carbo, menurut Sufa, IKN Nusantara harus langsung menerapkan sistem elektrifikasi transportasi publik dan sistem transportasi yang terintegrasi. Terutama agar bisa terintegrasi dengan tata guna lahan.

“Jadi, hal ini bisa dicapai jika moda utama adalah pejalan kaki dan pesepeda. Hal ini memperhatikan implikasi dari penggunaan tata guna lahan dan juga radius dari KIPP sendiri yang 5 km itu sangat memungkinkan untuk dilakukan mobilitas dengan bersepeda,” ujarnya.

Karena itu, tambah Sufa, pembagian ruas jalan harus menempatkan pejalan kaki sebagai yang utama dan diikuti oleh jalur sepeda. Hal ini, tegas Sufa, belum dilihat dalam design IKN Nusantara saat ini.

“Kemarin saya lihat, itu 50 persen masih dipergunakan untuk kendaraan pribadi atau mobil. Ini sangat bertentangan dengan target IKN yang tertuang dalam undang-undang,” tutupnya.