Ekonom: Usulan Anggaran Alutsista Rp1.700 Triliun Tidak Pantas di Tengah Pandemi

Rencana anggaran Rp1.700 triliun untuk pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dari Kementerian Pertahanan menjadi sorotan, apalagi anggaran fantastis tersebut diusulkan di tengah kondisi pandemi dimana anggaran negara mengalami defisit lebih dari 3% PDB.

“Menurut saya rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp1.700 triliun sudah di luar kepantasan, momentumnya salah karena sedang krisis Covid-19, tidak layak karena APBN sekarat dan sarat utang dan tidak masuk di akal sehat,” ujar Didik J Rachbini Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Kamis (3/6).

Didik mengatakan pandemi Covid-19 meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan sehingga lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan. Tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat Covid-19 karena sistem produksi runtuh, pengangguran terbuka meningkat dari 5% menjadi sekitar 8%. Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif. Yang bekerja penuh turun dari 71%menjadi 64% sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung.

“Dalam keadaan seperti ini tidak pantas anggaran yang besar tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya,” ujar Didik.

Menurut Didik, jika anggaran ini disetujui Komisi I DPR RI, maka wakil rakyat pun tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini. “Sebagai catatan sampai tahun 2022, DPR tidak memiliki hak budget lagi sesuai Perpu dan Undangundang sehingga tidak bisa mengubah angka satu rupiah pun dari yang sudah diusulkan pemerintah. Ini masalah salah kaprah lain yang melanggar undang-undang dasar dimana hak budget DPR diamputasi,” ujar Didik.

Rencana anggaran tersebut, tambah Didik, juga kurang memperhatikan kondisi APBN yang sekarat dengan utang. Jumlah utang APBN sudah mencapai Rp6361 triluun. Utang BUMN perbankan dan non perbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai tidak kurang dari Rp2.143 trilun. Total utang publik sekarang mencapai Rp8.504 triliun. “Saya memperkirakan di akhir periode, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari Rp10 ribu triliun kepada presiden berikutnya,” ujar Didik.