
DPR Setujui Tiga Calon Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai pertemuan konsultasi DPR RI – Pemerintah yang membahas nama-nama anggota Dewas LPI yang diajukan Presiden/ist
Tiga nama calon Dewas LPI yang diajukan Presiden yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Tiga nama itu yang dipilih Presiden sebagai calon Dewas Independen LPI. Maka sesuai dengan aturan dan mekanisme bahwa Presiden berkirim surat untuk melakukan rapat konsultasi dengan DPR. Sehingga hari ini kami menerima Pansel beserta tiga orang calon anggota Dewas Independen itu” ujar Puan, yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Rachmat Gobel, serta Muhaimin Iskandar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang yang menjabat ketua Pansel menyatakan pihaknya sudah melakukan seleksi calon anggota Dewas secara terbuka dan kredibel. Menurut Sri Mulyani, dari enam nama hasil seleksi yang diajukan, Presiden telah memilih tiga nama yang dikonsultasikan ke DPR RI.
“Alhamdulillah, Ibu Ketua dan pimpinan DPR merasa seluruh proses adalah proper dan kualifikasi dari calonnya, tiga yang independen sesuai kriteria untuk menjadi Dewas LPI dari unsur profesional,”ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers bersama Ketua DPR Puan Maharani usai pertemuan konsultasi.
Sri Mulyani menegaskan, Presiden Joko Widodo akan menetapkan Dewas LPI setelah menerima surat dari Ketua DPR RI.
Sesuai UU Cipta Kerja, Dewas LPI terdiri Menkeu sebagai Ketua dengan anggotanya adalah Menteri BUMN, serta tiga orang dari unsur profesional dan independen.
”Selanjutnya setelah Dewas terbentuk, kita akan membentuk Dewan Direktur dan akan melaksanakan sesuai dengan misi undang-undangnya,” ungkap Sri Mulyani.
LPI merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UU Cipta Kerja. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Indonesia Investment Authority (INA) bakal mengelola uang jumbo. Sebelumnya saat pertemuan tahunan industri jasa keuagan (IJK) Presiden Joko Widodo mengatakan dalam waktu dekat dana yang akan masuk ke lembaga pengelola investasi, Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA) mencapai US$20 miliar atau Rp280 triliun (kurs:14.000).
Pemerintah sendiri, tambah Presiden akan menyetorkan modal awal secara tunai sebesar Rp15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp50 triliun untuk Indonesia Investment Authority (INA).
Halaman Berikutnya
Leave a reply
