Dirut Hutama Karya Beberkan Progres Tol Trans Sumatera

PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan bahwa sepanjang 1.236 kilometer (km) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) telah terpenuhi pendanaannya. Dari pendanaan yang telah terpenuhi itu, sepanjang 879 km telah beroperasi, dan 358 km masih dalam proses konstruksi.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto mengatakan untuk menghubungkan ruas backbone dari Lampung hingga Medan diperlukan pembangunan ruas Jalan Tol Jambi-Pekanbaru, dan ruas Jalan Tol Dumai-Kisaran. Total investasi yang diperlukan untuk pembangunan ruas itu sebesar Rp161 triliun.

“Hingga saat ini, skema pengusahaan ke-4 ruas tersebut belum ditentukan apakah akan menggunakan skema tarif, skema pembayaran berkala berbasis layanan, skema dukungan konstruksi, atau skema alternatif lainnya,” kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (o5/03/2025).

Sebagai perusahaan yang diberikan mandat pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 juncto Perpres Nomor 42 Tahun 2024, perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan JTTS. Proyek JTTS, kata Budi, memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sumatera.

Rencananya, Budi menyebutkan ruas backbone yang tersambung dari Lampung hingga Pekanbaru ditargetkan rampung pada tahun 2029. Sedangkan ruas yang tersambung hingga Medan, rencananya akan diselesaikan pada tahun 2031.

“Pembangunan ruas backbone dari Lampung hingga Medan tersebut dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan perekonomian. Dan meningkatkan dampak sosial khususnya nilai tambah bagi masyarakat,” tambahnya.

Khusus tahun 2025, Budi mengatakan Hutama Karya akan terus berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Adapun beberapa program utama yang dikerjakan, yakni penyelesaian JTTS tahap 1, dan sebagian JTTS tahap 2.

“Konsistensi biaya secara menyeluruh, mencakup biaya pokok pendapatan, biaya usaha, dan biaya keuangan. Mengoptimalkan skema proyek KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) dengan tetap menjaga kesinambungan bisnis dan governance perusahaan,” ujarnya.