Dipanggil Jokowi, Buwas Ngaku Bahas Ketersedian Beras Bukan soal Reshuffle

0
178
Reporter: Rommy Yudhistira

Pertemuan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso dengan Presiden Joko Widodo disebut bagian dari rapat terbatas membahas ketersediaan beras nasional dan operasi pasar saat ini. Jadi pertemuan tersebut bukan bagian dari isu perombakan kabinet yang santer diberitakan akan terjadi dalam waktu dekat ini.

“Bukan (reshuffle). Ini kan operasi yang dimaksud Pak Presiden (Jokowi) tadi. Bagaimana melaksanakan operasi pasar. Operasi pasar stabilitasnya ada di Kementerian Perdagangan, Bulog pelaksanaanya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang pegang regulasinya. Itu saja mungkin. Jadi jangan ke mana-mana pikirannya,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Dalam pertemuan tersebut, kata Buwas sapaan akrabnya, hadir pula Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adie, Mendag Zulkifli Hasan, dan kepala Bulog. Sementara Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tidak hadir karena tidak berwenang dalam tahap pendistribusian beras nasional.

“Mentan produksinya. Tadi yang diutamakan presiden distribusinya. Kita bertiga yang bertanggung jawab pendistribusian tersebut. Tujuan negara dan masyarakat terlayani dengan baik, bisa membelikan beras dengan murah. Itu yang paling penting,” ujar Buwas.

Baca Juga :   Kemenaker Pastikan Upah Minimum 2025 Naik, Tinggal Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat

Karena itu, kata Buwas, kedatangannya ke Istana Negara tidak ada kaitannya dengan isu reshuffle yang sedang menjadi perbincangan publik. Sebagai kepala Bulog, Buwas menghadapi tantangan dan persoalan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat ini.

“Tidak ada, jangan mungkin-mungkin. Nggak boleh begitu, pekerjaan saya ini pekerjaan yang lagi susah. Nggak ada pikiran begitu,” tutur Budi.

Buwas mengaku sama sekali tidak pernah membayangkan akan ditunjuk Presiden Jokowi untuk masuk dalam kabinetnya. Akan tetapi, soal perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Jangan ditunjuk-tunjuk. Saya kira itu kewenangan Pak Presiden (Jokowi). Saya kira tadi khususnya, saya jelaskan itu kepentingan penyaluran beras yang sekarang beras masih naik. Karena itu menyumbang inflasi tinggi. Ini nggak boleh terjadi,” tuturnya.

Leave a reply

Iconomics