Dilantik Jadi Menteri Perumahan, Apa Rencana Maruarar Sirait?

Politikus Gerindra, Maruarar Sirait resmi dilantik Presiden Prabowo Subiato sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kabinet Merah Putih 2024-2029.

Pria yang pernah bergabung dengan PDI-Perjuangan ini mengemban tugas berat, membangun tiga juta rumah per tahun, salah satu program unggulan Prabowo Subianto.

Untuk mewujudkan target ambisius Prabowo itu, Ara – sapaannya – mengusung konsep gotong royong. Berbagai stakeholder diajak untuk terlibat, seperti dalam hal pengadaan lahan dan pembangunan.

“Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena memang masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah,” kata Ara kepada wartawan usai dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Dalam hal pengadaan lahan, misalnya, Ara mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan lahan sitaan untuk membangun perumahan.

Selain itu, menurut dia, lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dimaksimalkan pemanfaatannya untuk membangun perumahan.

“Bagaimana misalnya dari BUMN, misalnya, dari Kereta Api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai,” ujarnya.

Pembangunan fasilitas perumahan ini, jelasnya, dilakukan di desa dan di kota. Khusnya untuk pekerja di kota, ia mengatakan, akan membangun perumahan dengan konsep high rise, seperti apartemen.

“Kalau bisa yang kerja itu di kota, rumahnya kita bikin high rise, ke atas, sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya,” ujarnya.

Konsep gotong royong membangun perumahan ini, perlu memiliki landasan hukum yang kuat. Karena itu, Ara mengatakan, perlu adanya payung hukum sehingga rencana tersebut bisa terlaksana.

“Kita mesti membangun sistem secara utuh, nomor satu landasan hukumnya mesti kuat. Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu,” ujarnya.

Dengan target ambisius membangun tiga juta unit rumah per tahun, Prabowo menghidupkan kembali Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang digabung ke Kementerian PU selama Pemerintahan Joko Widodo (2014-224).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini sudah eksis sejak Kabinet Pembangunan III (1978-1983) era Presiden Soeharto. Beberapa nama poltikus yang menduduki jabatan sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Cosmas Batubara (1978-1983-1988), Siswono Yudohusodo (1988-1993), Akbar Tanjung (1993-1998), Theo L. Sambuaga (1998-1999) dan Erna Witoelar (1999-2000).

Kemudian, pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, politikus yang menduduki posisi Menteri Perumahan Kawasan Permukiman adalah Muhammad Yusuf Asy’ari (2004-2009), Suharso Monoarfa (2009-2011) dan Djan Faridz (2011-2014).