Dibahas di Istana Negara dan Perlunya Peta Jalan Industri Gim di Indonesia

Potensi industri gim yang merupakan bagian dari sub-sektor ekonomi kreatif menjadi perhatian pemerintah saat ini. Apalagi industri gim sempat dibahas dalam rapat terbatas di Istana Negara.

Karena itu, kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, perlu ada peta jalan industri gim nasional melalui peraturan presiden (Perpres) atau instruksi presiden (inpres). Tingginya perhatian pemerintah terhadap industri gim nasional karena Indonesia harus memastikan diri sebagai pemain, tidak sekadar sebagai pasar.

Di masa pandemi Covid-19, kata Moeldoko, industri gim menunjukkan tren kenaikan positif dibandingkan berbagai sektor yang justru mengalami penurunan. Peta jalan itu menjadi penting karena universitas yang pakar dalam pengembangan gim masih sedikit semisal ITB, Universitas Multimedia Nusantara dan lain-lain.

Itu sebabnya, kata Moeldoko, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan start-up di bidang industri gim dari universitas, melalui program mentoring dan inkubasi, kemudahan akses permodalan awal, dan yang paling penting riset terapan di perguruan tinggi melalui skema matching-fund dengan industri. Dari sisi pendanaan, informasinya menyebutkan untuk membuat sebuah game casual biayanya dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Sementara untuk gim bertaraf internasional, atau biasanya disebut game triple A membutuhkan biaya puluhan miliar rupiah dalam pengembangannya. Dalam konteks permodalan, industri ini mengalami kesulitan karena sifatnya intangible (sulit divaluasi sehingga sulit untuk mendapatkan investor dan permodalan perbankan).

“Pemerintah juga perlu melakukan dukungan dan afirmasi dari segi pendanaan,” kata Moeldoko saat menghadiri Ratas Industri Gim Nasional seperti dikutip berbagai media pada 4 Januari lalu.

Menurut Moeldoko, gim juga dapat memiliki peran strategis untuk menjadi sarana edukasi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Karena itu, perlu ada intervensi pemerintah untuk menyediakan initial market industri gim nasional untuk memudahkan pintu masuk gim yang bersifat edukasi dan bertema nilai-nilai kebangsaan.

“Distribusi dapat dimulai dari initial market yang berada di bawah kendali pemerintah, terutama untuk market pelajar dan pengajar dari Kemendikbudristek serta market ASN dari Kemenpan RB,” katanya.