Di Masa Sulit, Pemerintah Nilai Peran Media Massa Menjadi Penting

Peran media massa dalam situasi pandemi Covid-19 dinilai sangat penting untuk memberitakan hal-hal positif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat. Karena itu, hubungan antara media massa dengan pemerintah ibarat sparing-partner yang memberikan simbiosis mutualisme antara satu dengan lainnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari mengatakan, sinergi antara media dan pemerintah juga dapat berperan penting dalam menciptakan ruang publik yang deliberatif dan demokratis.

“Jadi kita ingin tumbuh bareng dengan media di dalam situasi yang sulit ini, di mana kehadiran pers sangat dibutuhkan terutama ketika menghadapi pandemi dari awal sampai sekarang,” kata Rahayu dalam webinar yang digelar The Iconomis, Kamis (13/1).

Media massa, kata Rahayu, juga memiliki peran sebagai kunci dalam memberitakan hal-hal yang positif. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas suatu berita yang dihasilkan pers.

Dalam situasi berita yang dianggap kurang pas, kata Rahayu, biasanya terdapat faktor kesalahan dalam penyampaian dan faktor lainnya bahwa media tersebut memang ingin mengarahkan berita ke suatu tujuan tertentu.

“Karena itu, penting sekali ini membangun hubungan. Pemerintah dengan kerja kerasnya mencoba membangun hubungan, tapi kemudian kalau diberitakan hubungan itu dengan cara yang berbeda dari sisi yang negatif, kami kira victim-nya bukan pemerintah, victim-nya justru publik dalam hal ini. Karena seharusnya publik dibangkitkan semangatnya tapi malah justru di-downgrade,” ujar Rahayu.

Soal informasi yang berbeda itu, kata Rahayu, bisa dilihat dari sebuah contoh ketika media massa ramai membicarakan hal-hal lain. Padahal, tujuan dan yang ingin disampaikan pemerintah tidak sesuai dengan berita yang tampil di publik.

Dalam hal target penerimaan pajak, misalnya, kata Rahayu, media massa justru lebih tertarik membicarakan insentif yang akan diperoleh para petugas pajak. Padahal, target pajak yang mampu direalisasikan merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia mulai membaik karena masyarakat sudah sadar akan pajak.

“Nah perspektif -perspektif yang menurut hemat kami tidak pas, ini yang mengurangi confident dari publik. Padahal kalau pajak itu tercapai itu artinya masyarakat itu ekonominya lebih baik, karena mereka bayar pajak. Harusnya hubungan ini yang bisa disampaikan. Dan saya kira ini PR kita bersama ke depan,” katanya.